Menteri: 71 tahun merdeka, baru 46 juta bidang tanah bersertifikat
Dari 110 juta bidang tanah di luar kawasan hutan, saat ini baru 46 juta bidang yang bersertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Sofyan Djalil menyayangkan masih banyak tanah di Indonesia belum bersertifikat. Dia menyebut, dari 110 juta bidang tanah di luar kawasan hutan, saat ini baru 46 juta bidang yang bersertifikat.
"Jadi baru 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, jadi 71 tahun (Indonesia) merdeka baru 46 juta bidang yang baru bersertifikat," tegas Sofyan di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (14/12).
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Siapa yang didorong oleh Kementan untuk memperkuat lumbung pangan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemerintah daerah segera memperkuat Gudang-gudang lumbung pangannya sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin memaksimalkan peran GTRA dalam mengatasi permasalahan agraria? Lebih lanjut ia berharap, GTRA Summit dengan deklarasinya nanti dapat menjadi instrumen yang cukup kuat untuk menggerakan GTRA di tingkat pusat maupun daerah karena menurutnya apabila GTRA tidak maksimal maka proses pemenuhan target akan mengalami kesulitan.
Dalam pandangan Sofyan, butuh waktu 100 tahun lagi agar semua bidang tanah di Indonesia bersertifikat. Namun demikian, Sofyan berjanji akan mempermudah masyarakat mengurus sertifikat, sehingga pada 2025 seluruh tanah di Indonesia ditarget sudah bersertifikat.
"Kalau business as usual perlu 100 tahun lagi baru semua tanah bersertifikat. Kalau tidak diatur, bisa-bisa konflik pertanahan tinggi," katanya.
Untuk menghindari konflik, ATR akan terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. "Bisa-bisa Bapak bangun tidur, tanahnya digugat orang. Atau ada tanah orang ditinggali tiba-tiba dieksekusi padahal tanah itu ada sertifikat," tuturnya.
Sofyan tengah merumuskan beberapa kebijakan agar proses sertifikat tanah bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini juga sangat perlu untuk meminimalisir konflik lahan.
"Tahun 2018 kita target 8 juta bersertifikat, 2019 ada 9 juta dan seterusnya. Setiap tahun akan kami keluarkan 10 juta sertifikat maka 2025 seluruh tanah di RI sudah terdaftar dan atau bersertifikat. Maka kami akan gunakan IT, sehingga bapak bisa cari tanahnya di mana (berapa jumlah bidang, kepemilikan) seperti di negara maju," pungkasnya.
Baca juga:
Kadin desak pemerintah realisasikan kebijakan One Map Policy
KPK rapat bahas barang sitaan dengan Kejagung, Polri & 3 kementerian
Proyek MRT terhambat, DKI desak pusat bikin aturan pembebasan lahan
IAP: Konflik tata ruang berkepanjangan hambat pertumbuhan ekonomi
Pemerintah genjot inklusi keuangan lewat sertifikat tanah