Menteri Bahlil Janji Tak akan Bongkar Makam Leluhur di Pulau Rempang
Pemerintah terus berupaya agar warga Pulau Rempang bisa direlokasi.
Pemerintah terus berupaya agar warga Pulau Rempang bisa direlokasi.
Menteri Bahlil Janji Tak akan Bongkar Makam Leluhur di Pulau Rempang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau harus tetap berjalan. Selain itu juga, dia memastikan hak warga Pulau Rempang dapat terpenuhi.
Dia pun menegaskan, tidak akan membongkar makam leluhur masyarakat Melayu di Pulau Rempang, walaupun proyek investasi di pulau tersebut terus berjalan.
- Pemandangan Bawah Lautnya Bikin Kagum, Intip Pesona Desa Wisata Pulau Kelapa di Pinggiran Jakarta
- Pemancing Temukan "Pulau Emas", Situs Kerajaan Sriwijaya Berusia 400 Tahun
- Bahlil Pastikan Tidak Ada Warga Rempang yang Direlokasi ke Pulau Galang
- Sekejap Keindahan Pulau Rempang Berubah Jeritan dan Air Mata
"Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman berziarah," ujar Bahlil Lahadalia saat mengunjungi warga Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), dikutip Antara, Senin (18/9).
Merdeka.com
Pihaknya juga sudah membuat pengajuan untuk membuatkan museum di pulau tersebut guna menunjukkan identitas kehidupan masyarakat Melayu di Pulau Rempang.
"Ini masih proses, belum disetujui oleh pusat," kata Bahlil.
Selain itu, terkait permintaan warga untuk lokasi relokasi yang tetap berada di Pulau Rempang, Bahlil mengatakan akan membahas hal itu lebih lanjut dengan kementerian terkait.
"Nanti untuk lokasi lahan Rempang di mana, kita juga minta masukkan dari perwakilan bapak-ibu. Kita buka peta wilayah Rempang bersama-sama," ucapnya.
Sebelumnya lokasi relokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berada di Dapur 3 Sijantung, Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Di tempat itu pemerintah sudah menyiapkan lahan relokasi seluas 450 hektare. Sebanyak 2.700 rumah tipe 45 akan dibangun. Setiap rumah akan berdiri di atas lahan 500 meter persegi.
Selain perumahan, pemerintah juga akan menyiapkan instalasi air pipa, listrik, jalan, telekomunikasi, dermaga nelayan, serta pelabuhan bongkar muat. Bagi keluarga nelayan juga akan mendapat bantuan alat tangkap.
Bahlil menegaskan, penanganan di lapangan merespons protes sebagian warga yang menolak pemindahan akan dilakukan dengan cara yang baik. Dia menekankan penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
"Proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik. Dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kita harus bicarakan," kata Bahlil.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group yang berencana akan berinvestasi senilai USD11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.
"Total area itu kan 17.000 (hektare) tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare itu kawasan hutan lindung yang nggak bisa kita apa-apain. Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 (hektare) yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare," ungkap Bahlil.
Merdeka.com