Menteri Basuki siapkan beleid awasi kualitas pengembang rumah subsidi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mendesain mekanisme pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya, mekanisme pengawasan pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mendesain mekanisme pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya, mekanisme pengawasan pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).
"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasannya. Setelah pengalaman kami di lapangan. Saya minta di cek dulu sebelum saya jadikan permen. Sebelumnya kan diserahkan kepada bank. Bank yang ngawasi," ungkapnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ini mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, akan terus mengawal program rumah subsidi yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
"Subsidi itu kan uang negara, saya punya tanggung jawab melindungi kostumer itu," kata dia.
Masih terkait perumahan, Menteri Basuki mengakui masih sedikit Pemerintah Daerah yang serius dalam pelaksanaan program perumahan. Sebagai contoh, belum cukup banyak daerah yang menyederhanakan proses perizinan pembangunan rumah.
"Itu pun masih terus kita monitor. Untuk pemerintah daerah menyederhanakan aturan-aturan itu. Di Pontianak itu hanya 3,5 jam izin itu bisa keluar," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengakui masih menemukan adanya rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat. "Untuk tahu ketepatan sasaran, secara rutin kami monitoring ke lapangan. Banyak rumah yang tidak dihuni," ungkapnya.
Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.
"Karena belum sesuai keinginan mereka (masyarakat). Konstruksinya kurang bagus."
Tak hanya itu, Lana pun meminta dalam pembangunan rumah bersubsidi, pengembang juga memperhatikan karakter atau kondisi daerah setempat. "Desain rumah kurang perhatian arsitektur lokal. Satu rumah ke rumah lain bentuknya sama. Side plannya standar," katanya.
-
Dimana lokasi rumah susun murah yang disiapkan Pemkot Bandung? Lokasinya terbilang strategis dan masih di kawasan Kota Bandung, wilayah Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik.
-
Mengapa Pemkot Bandung membangun rumah susun murah? Rumah murah ini sangat membantu warga di Kota Bandung dengan penghasilan menengah ke bawah. Tingginya harga tanah dan properti di kota besar membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit memiliki rumah. Ini membuat mereka lebih memilih untuk mengontrak atau tinggal bersama keluarga besar.
-
Apa yang membuat rumah di desa Purwosari menjadi pusat pemerintahan? Lokasinya dinilai strategis sebagai tempat persembunyian para pejuang.
-
Mengapa rumah yang dijual dengan harga terlalu tinggi sulit laku? Pakar real estat Alex Adabashi memperingatkan bahwa menetapkan harga properti terlalu tinggi dapat menghalangi calon pembeli, bahkan di pasar yang aktif. "Penjual sering kali ingin mencantumkan harga lebih tinggi untuk memberi ruang negosiasi, tetapi ini juga dapat membatasi minat pembeli," katanya.
-
Siapa yang bisa mengajukan untuk mendapatkan rumah murah tersebut? Adapun masyarakat Kota Bandung yang tertarik memiliki rumah ini perlu memperhatikan sejumlah hal, seperti pemilik harus berpenghasilan setidaknya Rp4 sampai Rp8 juta per bulan, wajib warga negara Indonesia, tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga Kota Bandung dan belum pernah menerima hunian subsidi.
-
Kapan Rumah Masa Kecil WR Supratman direnovasi? Panut mengatakan, renovasi terhadap rumah tersebut dilakukan pada 5 Oktober 2007.
Baca juga:
Masih banyak pengembang nakal, sanksi pemerintah dinilai belum tegas
Rumah subsidi tak ditempati bisa ganggu program pemerintah Jokowi
5 Fakta di balik keengganan masyarakat tempati rumah subsidi
Pemerintah akui kualitas rumah subsidi kurang baik
Banyak rumah subsidi enggan ditempati, ini hasil penelusuran pemerintah
Survei: 86 persen konsumen properti sebut proses KPR terlalu ruwet
Bank tanah jadi solusi kelangsungan proyek rumah murah