Menteri Basuki Usul Anggaran Kementerian PUPR Rp115,5 Triliun di 2021
Kementerian PUPR mengajukan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp115,58 triliun. Besaran anggaran tersebut telah mendapat lampu hijau pada Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada 8 Mei 2020.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp115,58 triliun. Besaran anggaran tersebut telah mendapat lampu hijau pada Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada 8 Mei 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pengajuan anggaran tahun depan tersebut ditetapkan sesuai tema rencana kerja pemerintah 2021 yang hendak mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
"Tema rencana kerja pemerintah tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan empat fokus pembangunan yaitu pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman nasional, dan reformasi sistem ketahanan bencana," paparnya saat menggelar rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6).
Dia menjelaskan, besaran anggaran 2021 senilai Rp115,58 triliun tersebut telah berkurang hampir Rp25 triliun dari usulan pagu indikatif 2021 yang mulanya sebesar Rp140,33 triliun. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan redesain program dari sebelumnya 13 program pada 2020 menjadi fokus kepada 5 program untuk 2021.
"Kita di tahun 2021 redesain 13 program menjadi 5 program, yaitu dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman," imbuhnya.
Kementerian PUPR pada anggaran 2021 akan banyak berfokus pada dua bidang, yakni Sumber Daya Air sebesar Rp44,46 triliun dan Bina Marga Rp38,89 triliun.
Untuk anggaran di bidang Sumber Daya Air yang senilai Rp44,46 triliun, Kementerian PUPR membaginya untuk bendungan dan embung Rp15,35 triliun, irigasi dan rawa Rp7,27 triliun, pengendalian daya rusak Rp6,44 triliun, operasi dan pemeliharaan Rp6,38 triliun, air tanah dan air baku Rp3,07 triliun, pengadaan tanah Rp3,03 triliun, pengendalian Lumpur Sidoarjo Rp0,28 triliun, serta dukungan lainnya Rp2,64 triliun.
Sementara untuk bidang Bina Marga Rp38,89 triliun akan banyak terserap untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp36,02 triliun, serta dukungan manajemen Rp2,87 triliun.
Bidang lainnya yang juga banyak menelan anggaran yakni Cipta Karya sebesar Rp22,33 triliun. Sisa anggaran kemudian diperuntukan untuk bidang Perumahan Rp7,48 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lain sekitar Rp2,41 triliun.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)