Menteri LHK ogah sebut Freeport ilegal, meski pakai lahan tanpa izin
"Nanti saya pelajari dulu temuan BPK."
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya enggan menilai Freeport melakukan penambangan ilegal. Meskipun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut perusahaan tambang raksasa tersebut memanfaatkan hutan lindung seluas minimal 4.535,93 hektare tanpa izin sehingga berpotensi merugikan negara senilai Rp 270 miliar.
"Jangan dibilang begitu (aktivitas tambang Freeport ilegal). Nanti saya pelajari dulu temuan BPK," ungkapnya, di Jakarta, Rabu (10/5).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Kendati demikian, dia mengakui, Freeport kemungkinan menggunakan lahan seluas lebih dari 2.900 hektar tanpa izin. Ini lantaran rumitnya proses perizinan pinjam pakai lahan hutan.
"Perkiraan saya sudah lebih luas, karena 2.900 hektar itu kan izin yang dia minta sudah lama. Memang soal izin pinjam pakainya rumit sejak 1990-an," katanya.
"Ada hambatan di situ. Sudah berproses sebetulnya sejak saya masuk 2015 sampai 2016. Kemudian, menjelang akhir 2016, Izin pinjam pakai kan harus ada rekomendasi Gubernur ya, nah itu tidak keluar."
(mdk/yud)