Menteri PUPR Sebut Kantor Digeledah KPK Satker SPAM di Pejompongan
Adapun menurut laporan KPK, komisi antirasuah itu baru saja mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan pihak swasta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku terkejut lantaran adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di kementeriannya pada Jumat (28/12). Saat penggeledahan, Basuki mengaku baru pulang melakukan kunjungan kerja di daerah.
"Menurut informasi yang baru kami dapat, ada pegawai PUPR yang terkena OTT di bidang proyek air minum. Siapa dan apa kami belum tahu," kata dia, seperti ditulis Sabtu (29/12).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Adapun menurut laporan KPK, komisi antirasuah itu baru saja mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan pihak swasta.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Basuki menyampaikan, KPK telah melakukan penyidikan di kantor Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang berada di kawasan Pejompongan, Jakarta.
"Kementerian PUPR akan cari informasi detail terkait kasus ini. Kantor yang digeledah kantor proyek yang ada di Pejompongan," jelas dia.
Di sisi lain, ia tetap memompa semangat para bawahannya yang tidak terlibat dalam kasus ini agar bisa lanjut bekerja seperti biasa.
"Saya sudah datangi Ditjen Cipta Karya, karena kalau sudah kena kaya gini pasti mentally down. Saya sebagai pemimpin tetap harus memberikan semangat, kalau tidak terlibat jalan terus," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian PUPR. Total 20 orang yang diamankan dalam OTT ini, salah satunya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
"Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," jelas Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (28/12).
KPK menduga OTT terkait dengan proyek penyediaan air minum. Saat ini, KPK mendalami apakah proyek penyediaan air bersih itu terkait dengan proyek penyediaan air minum untuk tanggap bencana.
Dalam OTT tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan uang Rp 500 juta dan SGD 25ribu. Selain itu, sekardus uang yang masih dalam proses perhitungan.
Saat ini, para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menteri Basuki Duga OTT Kementerian PUPR Buntut Lelang Proyek Penyediaan Air Minum
KPK Duga Suap Proyek Air Daerah Bencana di Kementerian PUPR Bukan Pertama Kali
Anak Buah Kena OTT, Menteri PUPR Tunggu Penjelasan KPK
OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Penyediaan Air Minum
OTT Kementerian PUPR Terkait Proyek Penyediaan Air Minum Untuk Bencana?
OTT Kementerian PUPR, KPK Sita Rp 500 Juta, SGD 25 Ribu & Sekardus Uang
Irjen Kementerian PUPR Datangi KPK Konfirmasi OTT Sejumlah Pejabat