Menteri Rini: Pembentukan holding BUMN energi tak perlu izin DPR
"Secara UU tidak demikian perlu izin DPR, tapi komunikasi pasti," ujar Rini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan pembentukan grup usaha atau holding sektor energi tak perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Secara UU tidak demikian perlu izin DPR, tapi komunikasi pasti. Karena berdasarkan proses berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) tidak perlu izin DPR," kata Rini di Jakarta, Jumat (27/5).
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Dimana Pertamina menyelenggarakan Workshop Influencer BUMN? Program yang dilakukan di 8 kota di Indonesia ini, diikuti para pegawai BUMN dari berbagai perusahaan, khususnya para influencer atau penggiat media sosial milenial dan generation-Z.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga membangun tanki BBM dan LPG di Indonesia Timur? Apalagi kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi energi tersulit di dunia, jadi dengan adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia Timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga dan Pelindo akan bekerja sama untuk mendukung BMTH? Pertamina Patra Niaga dan Pelindo bersinergi dalam memastikan PSN berjalan dengan baik sekaligus memastikan availability dan accessibility energi di Pulau Bali,” terang Riva.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Pelindo untuk mendukung BMTH? Pertamina Patra Niaga bekerjasama dengan Pelindo untuk penyiapan relokasi fasilitas penerimaan BBM dan Avtur ke dermaga baru." Pertamina Patra Niaga dan Pelindo bersinergi dalam memastikan PSN berjalan dengan baik sekaligus memastikan availability dan accessibility energi di Pulau Bali,” terang Riva.
Rini menegaskan, nantinya pada holding energi tersebut akan ada beberapa perusahaan pelat merah khususnya energi yang akan digabung menjadi satu. Dengan skema Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai perwakilan publik sebagai pemilik.
"Setelah PGN bagian Pertamina. Pertagas akan jadi satu juga. Kalau sekarang yang punya PGN di PGN dulu, dimana nanti ini dari PGN pindah ke Pertamina jadi sama saja, sebetulnya saham publiknya tetep kita RUPS nanti tetap punya publik," jelas dia.
Pihaknya mencatatkan nilai saham serta aset perusahaan tersebut bakal dipindahkan milik pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hal itu tanpa perlu kebijakan-kebijakan khusus buat menggabungkan nilai-nilai perusahaan.
"Karena itu kan kepemilikannya sama, hanya dipindahkan ya kan. Yang sudah tercatat di aset negara sebagai aset dipindahkan Kementerian BUMN. Kalau kita bicarakan holding Pertamina dan PGN itu sahamnya dipegang di Kementerian BUMN kan," pungkas dia.
Baca juga:
Anak usaha Pertamina resmi kelola Blok East Ambalat
Peringkat investment grade bikin BUMN berani terbitkan obligasi
8 BUMN manfaatkan fasilitas lindung nilai dari 3 bank negara
Karyawan Garuda Indonesia bisa ambil KPR lewat Bank BTN
DEN nilai tujuan pembentukan holding BUMN energi tidak tepat
Tak direstui Menteri Rini jadi komut, alasan Kuntoro cabut dari PLN?
Alasan Rini berhentikan Kuntoro & angkat Hasan Bisri jadi Komut PLN