Menteri Sofyan sebut ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ATR, tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia. Namun demikian dia tidak menjabarkan berapa total luasan lahan yang mengalami konflik.
"Itu sebenarnya tidak banyak karena jumlah tanah terdaftar itu hari ini 52 juta hari ini, bidang. Dan yang berkonflik cuma 8.000 (kasus)," kata Sofyan, di Jakarta, Rabu (31/10).
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN memastikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah? Tak hanya sampai di situ, ia menuturkan untuk menjadikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan untuk alat pembuktian yang sah, Kementerian ATR/BPN perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga terbentuklah sistem layanan sertipikat tanah elektronik. "Prosesnya sudah merupakan proses elektronik bukan hanya digitalisasi scan saja, tetapi datanya sudah terbungkus secara elektronik sehingga tidak bisa diubah atau dipalsukan," ujar Andry Novijandry.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara melalui program sertifikasi tanah aset? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Dan pusing kita karena ada ada yang konfliknya 20 sampai 30 tahun," lanjut dia.
Dia mengatakan, dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, pihaknya masih menggunakan jalur dialog. Pihak-pihak yang bersengketa diajak bicara untuk mencari solusi.
"Kita coba amicable, (misalnya) saya berkonflik dengan orang, dan BPN panggil dua-duanya, you mau berkonflik sampai kiamat atau cari penyelesaian secara win-win itu banyak yang akan kita selesaikan," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya sertifikasi lahan maka masalah sengketa ini mampu diredam, sebab sertifikat memberikan kepastian serta keabsahan penguasaan lahan oleh masyarakat. Selain itu, salah satu keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan sertifikat tersebut adalah mendapatkan akses terhadap perbankan.
"Dampak lain konflik berkurang. Begitu tanah bersertifikat orang enggak akan berani ganggu gugat lain," jelas Sofyan.
Baca juga:
Kementerian ATR targetkan RUU pertanahan rampung April 2019
Kementerian ATR terima 994.000 hektar kawasan hutan yang dilepas KLHK
Pemerintah siapkan regulasi hentikan penyusutan lahan persawahan
Pemerintah akan bagi-bagi lahan ber-HGU yang ditelantarkan
Menteri ATR bertemu gubernur se-Indonesia bahas reforma agraria