Menteri Sri Mulyani ingatkan Anies-Sandi tak asal habiskan uang APBD
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar semua kegiatan tidak hanya dibuat untuk menghabiskan anggaran saja. Tetapi harus sesuai dengan kinerja dan juga kebutuhan. Selain itu, tidak berlebihan dalam menyusun anggaran (overbudgeting).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar semua kegiatan tidak hanya dibuat untuk menghabiskan anggaran saja. Tetapi harus sesuai dengan kinerja dan juga kebutuhan.
Selain itu, tidak berlebihan dalam menyusun anggaran (overbudgeting). Sebab, kata dia penyusunan anggaran yang bijaksana akan memudahkan penyerapan anggaran.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
"Jadi semua tak harus untuk dibelanjakan. Berapa kebutuhan belanja yang diperlukan sehingga anda tidak overbudgeting," kata Menteri Sri di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Untuk 2018, DKI menganggarkan APBD DKI sebesar Rp 77,1 triliun. Sedangkan, di APBD DKI 2017, DKI masih memiliki uang kas di daerah sebesar Rp 20 triliun per November 2017.
Menteri Sri pun menyampaikan kiatnya agar anggaran bisa terserap optimal. Sebab, jika penggunaan anggaran tidak optimal akan menghambat perkembangan negara.
"Simplifikasikan jumlah kegiatan program. Kedua, gunakan data histori daerah lain atau pusat untuk mengetahui satuan biaya yang dibutuhkan. Sehingga anda tidak overbudget," ungkapnya.
"Ya lebih bagus memang begitu ketimbang anggaran dihabiskan untuk dikorupsi. Tapi di sini dilema kita, kita bakal kehilangan waktu untuk membangun negara ini jika anggaran tidak terserap optimal," ucapnya.
Baca juga:
Menpan-RB: TGUPP itu dibolehkan, masalah anggaran persetujuan Mendagri
Polemik TGUPP, Mendagri sebut setelah dilakukan pertemuan Anies kini paham
Hindari temuan BPK, NasDem minta Anies turuti Mendagri soal anggaran TGUPP
Cara Anies-Sandi tanggapi dingin rekomendasi Mendagri soal TGUPP
Mendagri sebut DKI bisa diperiksa BPK jika tak tindaklanjuti evaluasi Kemendagri
Anies soal TGUPP: Dengan atau tanpa dukungan dari Kemendagri, kita jalan terus
Mendagri sebut anggaran TGUPP zaman Ahok tak masuk RAPBD sehingga tidak dipersoalkan