Menteri Susi: Pencurian ikan ilegal ancam pertumbuhan nasional
Pemerintah meminta kapal asing tak lagi mencuri ikan lantaran ikut merugikan para nelayan lokal.
Pencurian ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia berpotensi menurunkan kinerja pertumbuhan sektor perikanan nasional. Untuk itu, pemerintah meminta kapal asing tak lagi mencuri ikan lantaran ikut merugikan para nelayan lokal.
"Masuknya asing bakal membuat penurunan pertumbuhan untuk sektor kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dilansir Antara, Rabu (27/1).
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Kapan Suku Rejang tiba di pesisir barat Sumatera? Mereka diduga berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera pada abad ke-2.
-
Kenapa Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut dibangun? Lokasi ini dibangun oleh pemerintah, dan dikelola oleh swasta lalu disewakan kepada pelaku usaha ikan di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan Garut.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Di mana letak Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut? Lokasinya berada persis di sebuah bangunan berlantai dua, di Jalan Raya Bandung-Garut, Kecamatan Tarogong Kaler.
-
Kapan ikan siput ini ditemukan? Armatus Oceanic, sebuah perusahaan teknologi dan komunikasi yang berfokus pada lautan dalam, menulis di X, “CEO kami, profesor Alan Jamieson baru saja memecahkan rekor terdalam yang pernah ada sebelumnya, dengan pengamatan baru-baru ini, terhadap seekor ikan siput di Palung Izu-Ogasawara, di dekat Jepang. Ikan terdalam yang diamati sekarang berada di kedalaman 8336m!”
Berdasarkan data KKP, struktur anggaran dijalankan sesuai tiga pilar misi KKP, yaitu kedaulatan sebesar 18,19 persen dari keseluruhan anggaran, keberlanjutan dengan 67,58 persen, dan kesejahteraan sebesar 14,23 persen.
KKP juga telah menyiapkan anggaran belanja sebesar Rp 13,8 triliun pada 2016 yang digunakan belanja untuk program dengan persentase sebesar 80 persen diperuntukkan bagi masyarakat dan anggaran belanja untuk aparatur, yaitu sebesar 20 persen.
Dari pengelompokkan belanja program tersebut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dialokasikan hingga sebesar Rp 1,67 triliun dari anggaran KKP di dalam APBN 2016.
KKP juga telah memproses hukum sebanyak 157 kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia sepanjang 2015.
"Proses hukum terhadap 157 kapal yang melakukan 'illegal fishing', terdiri atas 84 kapal perikanan asing dan 73 kapal perikanan Indonesia," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanudin.
Sedangkan selama 2015, hanya dengan 27 Kapal Pengawas Perikanan yang telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 5.206 kapal perikanan di laut.
Dari jumlah 157 kapal yang diproses hukum, 118 kapal merupakan hasil operasi mandiri Direktorat Jenderal PSDKP. Sedangkan satu kapal limpahan dari TNI AL, 18 kapal limpahan dari Polair, tujuh kapal dari Bakamla, delapan kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, empat kapal dari Bea dan Cukai, serta satu kapal dari Polisi Kehutanan.
Sementara dari jumlah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal tersebut didominasi kapal berbendera Vietnam sebanyak 46 kapal, kapal berbendera Filipina sebanyak 19 kapal, kapal Malaysia 12 kapal, serta kapal Thailand sembilan kapal.
Dalam kegiatan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal, KKP bersama-sama dengan TNI AL dan Polri telah menenggelamkan sebanyak 121 kapal, dengan rincian 39 lapal Vietnam, 36 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 12 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Republik Rakyat Tiongkok, dan 10 kapal Indonesia.
Baca juga:
Tak ada izin penangkapan ikan, kapal KM Inka Mina 178 ditangkap
Geramnya Menteri Susi kena tipu daya kapal-kapal China
Menteri Susi sebut mayoritas kapal China kabur berhasil terlacak
9 kapal melarikan diri, Menteri Susi bakal komplain ke dubes China
Pemerintah tambah kapal pengawas pencegah aksi maling ikan