Menteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya Soal Pajak Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyaknya pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik. Salah satunya mengenai pajak perikanan yang juga ikut terhambat karena masalah ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyaknya pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik. Salah satunya mengenai pajak perikanan yang juga ikut terhambat karena masalah ini.
"Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) marah kepada saya, kok pajak perikanan masih kecil? Ya ibu kejarlah mereka (pengusaha). Tapi datanya tenyata enggak ada. Ya kan Ibu Menkeu ngambek sama saya," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1).
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
Dia menjelaskan, pengusaha banyak yang mengecilkan laporan angka hasil penangkapan lautnya. Padahal menurutnya pemerintah sudah optimal menjaga kedaulatan perairan RI dengan melarang kapal asing untuk melaut didalam negeri.
"KKP butuh laporan yang benar sehingga ini bisa mencerminkan hasil kerjanya Indonesia terkait pengelolaan tangkap yang benar. Saya besar dan kecil itu di laut, saya tak punya kapal tangkap ikan namun saya mengerti permasalahan ini. Jadi tolonglah buaya jangan dikadalin," jelasnya.
Dia menambahkan, faktanya masih banyak pengusaha perikanan yang berusaha menutupi perolehan hasil tangkapan lautnya. Ini menyebabkan kesehjateraan nelayan belum tersebar semerata.
"Stok ikan pertahun 2016 sudah 12,5 juta ton. Ekspor Indonesia juga naik karena tangkapan juga naik. Kedaulatan juga disupport penuh dengan turunnya Perpres 44 tahun 2016 dimana Presiden berdaulat menjaga laut Indonesia untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Kurang apa pemerintah?" tandasnya.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menteri Susi Geram Banyak Pengusaha Tak Jujur Laporkan Hasil Lautnya
Presiden Jokowi Minta Nelayan Manfaatkan Peluang Usaha Tambak Udang
KKP Sebut Tata Kelola Perikanan Tangkap Terkendala Data Kapal Nelayan
Menteri Susi Dorong Ekspor Tuna RI ke Jepang
Menteri Susi Minta Jepang Hapus Bea Masuk Perikanan RI Tanpa Syarat
Undang 13 Pengusaha Jepang, KKP Buka Peluang Bisnis di 3 Sektor Perikanan