Menteri Yuddy: Akan jadi bom waktu bila jumlah PNS tak dikendalikan
Indonesia kelebihan satu juta PNS.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menyebut, anggaran belanja pegawai pemerintah saat ini relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8 persen di tingkat nasional. Sementara itu, ada 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya bahkan di atas 50 persen.
Melihat fakta ini, Yuddy mengatakan, tidak mungkin dalam jangka panjang tidak mengendalikan belanja pegawai.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar," kata Yuddy seperti ditulis situs Setkab, Selasa (7/6).
Atas pertimbangan itu, menurut Yuddy, Kementerian PAN-RB melakukan simulasi kebijakan, kira-kira berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.
"Kami mensimulasikan bahwa jumlah PNS Indonesia ini kira-kira 1,5 persen persen dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi. Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," jelas Yuddy.
Menurut Menteri PANRB, menguranginya kelebihan jumlah PNS itu tentu bisa dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi sebagaimana disarankan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yuddy setuju, tentu tidak secara drastis dilakukan apalagi dalam situasi yang seperti ini, tidak boleh menimbulkan keguncangan.
Karena itu, lanjut Yuddy, pihaknya menawarkan rasionalisasi itu, di mana dalam konsep Kementerian PAN RB, dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, sampai tahun 2019. Mengikuti arahan Presiden, jika setiap tahunnya kurang lebih 120.000 orang akan pensiun maka dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, sampai 2019, diperkirakan yang akan pensiun ini kurang lebih 500-an ribu orang.
"Kalau 500 ribu orang pensiun, dengan pendekatan moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah, berarti pegawai kita di 2019 tinggal 4 juta orang. Masih kelebihan kurang lebih 500 ribu orang. Kalau kita lakukan rasionalisasi 500 ribu orang, tetap 3,5 juta tentu tidak akan memperbaiki kualitas SDM aparatur," jelas Yuddy.
Baca juga:
Ini kata Jokowi soal polemik rasionalisasi 1 juta PNS
Ketika Ahok tersipu malu akui dirinya kesiangan datang ke kantor
Ini aturan agar PNS disiplin, absen 4 kali hingga sunat gaji
Sekda Banten imbau PNS tak loyo layani rakyat di Ramadan
Menkum HAM: Wacana pengurangan satu juta PNS masih sangat mentah
Tingkatkan disiplin, Kota Cimahi berlakukan absen 4 kali untuk PNS
Hari pertama puasa Ramadan banyak PNS di Ternate bolos