Minta Tambahan Anggaran 2021 Rp130 Miliar, Berikut Rencana Kerja Kemenko PMK
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 2021. Dengan tambahan ini, maka keseluruhan anggaran Kemenko PMK di 2021 menjadi Rp278 miliar dari sebelumnya yakni Rp258 miliar.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 2021. Dengan tambahan ini, maka keseluruhan anggaran Kemenko PMK di 2021 menjadi Rp278 miliar dari sebelumnya yakni Rp258 miliar.
"Pagu Rp20 miliar akan digunakan untuk pembangunan situation room," kata Sekretaris Kemenko PMK Yohanes Baptista Satya Sananugraha dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (8/9).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang Prabowo pantau di IKN? Dalam kunjungan itu, Prabowo turut memantau langsung perkembangan pembangunan Istana Negara dan mendengarkan paparan oleh Tim Kontruksi IKN di lapangan yang berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya upacara HUT RI mendatang.
Dia menjelaskan, pembangunan situation room ini akan digunakan untuk memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan mitra-mitra K/L seperti Kemensos, Kemendikbud, Kemendes PDTT, Kemenpora dan lain-lain.
Minta Kembali Tambahan R0 110 Miliar
Di samping itu, Kemenko PMK juga berencana mengajukan tambahan sekitar Rp110 miliar kembali. Tambahan anggaran ini untuk penguatan koordinasi, pengendalian isu kemiskinan, perlindungan sosial kesehatan, kependudukan, serta isu budaya dan moderasi beragama.
"Serta juga untuk digunakan melaksanakan gerakan nasional revolusi mental yang jadi prioritas nasional keempat. Sesuai inpres koordinatornya di Kemenko PMK," ungkapnya.