Misbakhun: Kesuksesan Tax Amnesty jadi momen perkuat basis pajak
Menurut Misbakhun, dari 250-an juta penduduk Indonesia, baru 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah itu, 40-50 persen SPT-nya nihil alias tak ada kewajiban bayar.
Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun menyebut, salah satu cara mensejahterakan rakyat adalah melalui distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana instrumen pentingnya adalah pajak. Oleh sebab itu, momen keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) wajib ditindaklanjuti dengan memperkuat basis pembayar pajak alias tax base.
Menurut Misbakhun, dari 250-an juta penduduk Indonesia, baru 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah itu, 40-50 persen SPT-nya nihil alias tak ada kewajiban bayar.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
Padahal, sebagaimana berlaku umumnya pada negara OECD, 50 persen penerimaan pajak bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Kelompok inilah yang jadi tumpuan utama distribusi anggaran demi kesejahteraan rakyat bersama.
"Maka itu tax base harus diperkuat. Ini sejalan dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa dua tujuan terpenting Tax Smnesty adalah mengembalikan kepercayaan publik dan menambah tax base, serta men-support anggaran berjalan," kata Misbakhun saat berbicara pada seminar nasional bertajuk 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty' yang digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Le Meridien, Selasa (14/3).
Menurut Misbakhun, tahun ini adalah cikal bakal bagian dari reformasi perpajakan. Situasi ekonomi saat ini jadi momentum paling tepat untuk pembenahan dari segala sisi dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh di sektor perpajakan.
"Animo masyarakat ikut Tax Amnesty adalah momentum paling penting kembalinya kepercayaan rakyat kepada negara, dan kepercayaan wajib pajak kepada negara," tegas Politikus Golkar itu.
Misbakhun meyakini, kalau semua orang merasakan pentingnya pajak, maka orang-orang di negeri ini akan dengan sadar mendukung penerimaan pajak demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, mau tidak mau reformasi perpajakan wajib didukung sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi.
"Mari kita berikan dukungan sekecil apapun pajak yang kita bayarkan untuk mensejahterakan rakyat," pungkas Misbakhun.
Baca juga:
BCA himpun Rp 58 triliun dana repatriasi Tax Amnesty
Resmi, Ditjen Pajak & OJK sepakat intip data nasabah bank
Jelang akhir periode, DJP ajak WNI di London ikut Tax Amnesty
Periode akhir Tax Amnesty, kantor pajak akan buka 24 jam
BNI tampung dana tebusan Tax Amnesty Rp 9 triliun