Misbakhun minta Menkeu cari solusi persoalan Perppu Kerahasiaan Bank

"Di dalam RUU KUP ini bisa dimasukkan semua komponen yang ingin menjadi keinginan dan kewenangan pemerintah dalam pembukaan rekening nasabah, sehingga aspek yang menjadi titik lemah terkaver dalam UU yang secara hati-hati dan benar kita susun."

2017-07-17 16:30:00

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberi persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendukung kebijakan pemerintah yang memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk memiliki akses ke rekening nasabah perbankan itu. Namun, politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan tentang masih adanya persoalan dalam beleid tersebut.

Misbakhun meminta Sri Mulyani untuk mencari jalan keluar tentang persoalan dalam Perppu yang disebut-sebut mengakhiri era kerahasiaan bank itu. Sebab, solusi itu juga demi menguatkan ketentuan jika Perppu 1 Tahun 2017 kelak diterima DPR dan ditetapkan sebagai undang-undang.

"Bu Menteri Sri Mulyani perlu mengetahui ada beberapa hal yang menjadi permasalahan substansial terhadap Perppu itu, dan Ibu Menteri harus mencarikan jalan keluar. Sehingga, dukungan ini juga tidak kemudian menjadi melemah karena konten," kata Misbakhun dalam rapat bersama Sri Mulyani.

Ketentuan dalam Perppu 1 Tahun 2017 yang dipersoalkan Misbakhun adalah pada Pasal 9. Dalam ketentuan itu ada frasa 'dapat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)' yang menurut Misbakhun sangat rentan dipersoalkan.

"Kalau kita baca UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang Undangan, maka PMK tidak boleh mengatur di luar isi dari Perppu ini ketika menjadi UU," sebutnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, terdapat lima UU yang terkait langsung dengan kerahasiaan bank namun akan bersinggungan dengan Perppu 1 Tahun 2017. Yakni UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Asuransi, UU Pasar Modal dan UU Bursa Berjangka.

Misbakhun menegaskan, harus ada hal yang diperinci tentang soal akses pegawai pajak terhadap informasi perbankan. Apakah deposito, saldo pinjaman, atau rekeningnya. Jika belum ada jalan keluar bagi persoalan itu, Misbakhun khawatir yang terbebani justru pegawai pajak. Sebab, ketika aparat pajak hendak meminta informasi dari perbankan, maka bisa-bisa berbenturan langsung dengan wajib pajak.

"Saya mengkhawatirkan Perppu ini akan berpotensi diuji materi, apakah di tingkat Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi karena ketidakjelasan sejak awal kita meregulaasi," ujarnya.

Misbakhun lantas mencontohkan akses pegawai pajak di sektor asuransi. Jenis informasinya harus diperinci. "Ini yang mau kita buka apanya? Kalau Perppu-nya tidak bunyi (diperinci) yang kita setujui menjadi UU dan di PMK justru mengaturnya, ini yang akan menjadi pertanyaan semua. Saya mengkhawatirkan itu Bu Menteri."

Misbakhun pun menyarankan ke Menkeu untuk mencarikan jalan keluar. Selanjutnya, pemerintah dan DPR segera membahas RUU Ketentuan Umum Perpajakan.

"Di dalam RUU KUP ini bisa dimasukkan semua komponen yang ingin menjadi keinginan dan kewenangan pemerintah dalam pembukaan rekening nasabah, sehingga aspek yang menjadi titik lemah terkaver dalam UU yang secara hati-hati dan benar kita susun," cetusnya.

Misbakhun mewanti-wanti Sri Mulyani supaya mencari jalan keluar dan solusi. "Saya cuma takut dan kasihan pegawai yang di lapangan, Bu Menteri."

Baca juga:
Intip rekening nasabah, Sri Mulyani minta dukungan DPR
Bos pajak kejar penerimaan: Semua KPP sandera satu orang setiap hari
Menengok nasib pengemplang pajak yang disandera Ditjen Pajak
Ngemplang pajak Rp 2,37 M, pengusaha tambang emas disandera 16 jam
Menkeu ajak negara sahabat sukseskan pertukaran informasi pajak

(mdk/idr)