MUI sebut perizinan tenaga kerja asing picu kecemburuan pekerja lokal
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr KH Didin Hafidhuddin mengungkapkan kehadiran tenaga kerja asing (TKA) tentu akan menimbulkan kegelisahan di antara para pekerja Indonesia. Mengingat, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan pekerjaan.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr KH Didin Hafidhuddin mengungkapkan kehadiran tenaga kerja asing (TKA) tentu akan menimbulkan kegelisahan di antara para pekerja Indonesia. Mengingat, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan pekerjaan.
"Meskipun jumlahnya masih kecil, dibandingkan dengan tenaga kerja kita. Memang kecil, tapi kan itu kelihatan ada unsur kecemburuan dan kekhawatiran. Itu yang paling penting," ungkapnya ketika ditemui, Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (25/4).
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Apa yang diklaim oleh unggahan di media sosial X (Twitter) terkait dengan MUI? Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
Terlebih lagi setelah diberlakukan bebas visa, maka akan semakin banyak pekerja asing datang ke Indonesia. Karena itu, diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan penjelasan memadai agar masyarakat tak salah kaprah.
"Masalah-masalah sosial, akan ada dampaknya, sangat membahayakan. Kita ingin ini dikaji secara dingin, secara jernih untuk bersama-sama mencari solusi," tegasnya.
Selain masalah masuknya TKA, poin yang juga penting untuk diperhatikan pemerintah adalah pengembangan potensi ekonom syariah. Dia mengharapkan, dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS yang langsung dipimpin presiden, dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
"Ekonomi syariah ini persoalan landasan ekonomi pembangunan yang harus kita luruskan. Bapak presiden kan ketua KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Wakilnya, Wakil Presiden, anggota beberapa Menteri," tandasnya.
Baca juga:
Dikritik soal TKA, Menteri Hanif sebut TKI kita yang serbu negara lain
Fadli Zon soal Perpres TKA: Bukan 'digoreng' itu kenyataan dan kami menolak
Jokowi soal polemik TKA: Itu politik!
Soal tenaga asing, Menperin bandingkan Indonesia dan Malaysia
'Jokowi sudah ciptakan lapangan kerja melampaui target janji kampanye'
Moeldoko: Beri kesempatan Presiden bekerja dengan tenang