OJK gandeng Ditjen Dukcapil sempurnakan layanan perbankan digital
Antonius mengatakan, dengan dukungan data dari Dukcapil tersebut, ke depan dalam pembukaan rekening baru perbankan tidak perlu lagi dilakukan secara bertatap muka. Oleh karenanya, pihaknya akan menyesuaikan beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Dukcapil.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum atau POJK layanan perbankan digital pada Agustus 2018 lalu. Aturan ini mendukung industri perbankan untuk berinovasi penyediaan layanan perbankan secara digital.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Antonius Hari, mengatakan untuk mendukung layanan digital bagi perbankan pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Ini dilakukan agar perbankan lebih mudah mendapatkan akses data dari Dukcapil untuk meningkatkan layanan perbankan digital.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Bagaimana Bank Jatim mendorong UMKM binaannya agar paham teknologi digital? UMKM binaan bankjatim juga didorong untuk paham teknologi digital. Salah satu caranya dengan memfasilitasi transaksi menggunakan QRIS bankjatim. “Maka dari itu, UMKM yang kami bawa ke Bengkulu ini juga sudah memanfaatkan QRIS bankjatim dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli. Praktis dan cepat tinggal scan QR code,” ungkap Busrul.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Kenapa OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional. Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
"Internet banking (perbankan) ada. Tidak semua feature, tidak lengkap. Kita perlu dukungan dari Dukcapil. Sedang kita lakukan penjajakan kita sudah punya MoU dan kita perlu hanya memperbarui dengan perkembangan digitilisasi, ini mereview kerjasama dukcapil dan perbankan ini," kata Antonius dalam acara media gathering, di Bogor, Sabtu (20/10).
Antonius mengatakan, dengan dukungan data dari Dukcapil tersebut, ke depan dalam pembukaan rekening baru perbankan tidak perlu lagi dilakukan secara bertatap muka. Oleh karenanya, pihaknya akan menyesuaikan beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Dukcapil.
"Maka kita perlu menyempurnakanlah biar mencakup semuanya dan ada beberapa perjanjian kerjasama yang tidak seragam, yang harus kita seragamkan supaya bisa memenuhi kepentingan pihak," jelasnya.
Diketahui, sejauh ini, ada dua perbankan yang telah menerapkan sistem digitalisasi ini. Pertama Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan kedua Bank DBS. Kedua perbankan ini juga telah menyalurkan kredit kepada nasabah menggunakan sistem digitalisasi.
"Ada yang sudah mulai nerapin, ada mungkin dua bank yah. DBS sama satu lagi, BTPN. Yang mulai nerapkan dia mungkin lebih maju yah. Termasuk dia akan sampe ke penyaluran kredit pun menggunakan teknologi yang memudahkan dan itu murah juga," jelas Antonius.
Baca juga:
Bank BNI sebut nasabah tetap harus bayar cicilan apartemen Meikarta
September 2018, laba BTPN melonjak jadi Rp 1,62 triliun
Metland perkirakan bunga KPR naik tahun depan
Kuartal III-2018, BNI cetak laba bersih Rp 11,4 triliun
Triwulan III 2018, Bank Mandiri catatkan laba Rp 18,1 T tumbuh 20 persen
Ini alasan Inalum pinjam uang dari bank asing beli saham Freeport
CIMB Niaga optimistis pertumbuhan kredit 2019 capai dua digit, ini pendorongnya