OJK siapkan aturan larang pihak asing masuk ke Perusahaan Efek Daerah
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, pihak asing hanya diperbolehkan untuk menjadi AB itu sendiri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal melarang pihak asing atau perusahaan sekuritas asing untuk masuk ke Perusahaan Efek (PE) daerah. Satu PE hanya bisa bekerja sama dengan satu Anggota Bursa (AB).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, pihak asing hanya diperbolehkan untuk menjadi AB itu sendiri. "Asing nggak boleh masuk ke PE daerah. Jangan dong, itu kan rezekinya orang domestik. Kalau asing jadi AB saja," tuturnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (8/8.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
Hoesen menambahkan, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) juga tidak akan dibatasi. "Satu PE cuma boleh kerja sama dengan satu AB, nggak boleh lebih, MKBD juga nggak dibatasin," ujarnya.
Hoesen menambahkan, nasabah PE dibatasi untuk wilayah provinsi saja. "Iya dong, per provinsi tertentulah kira-kira," kata dia.
Namun demikian, hingga saat ini hal tersebut masih dalam rancangan atau Rancangan Peraturan Otorias Jasa Keuangan (RPOJK). "Kapan aturanya? Ini sedang dikerjakan," tandasnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Aturan OJK soal fintech diluncurkan bulan depan, ini bocoran isinya
Bersama OJK, Misbakhun ingatkan pelajar & mahasiswa waspadai investasi bodong
OJK upayakan pelayanan jasa keuangan di Lombok tetap berjalan usai diguncang gempa
Emiten keluhkan ketidakadilan soal iuran, ini respons OJK
KSSK jamin stabilitas sistem keuangan terjaga
OJK: Penerbitan sekuritisasi aset meroket dari Rp 3,9 triliun jadi Rp 14,2 triliun