Online single submission berada di Kemenko Perekonomian, bagaimana peran BKPM nanti?
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan keberadaan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) bukan merupakan ancaman bagi lembaganya. Sebab, BKPM berkeyakinan akan memiliki peranan besar di dalamnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan keberadaan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) bukan merupakan ancaman bagi lembaganya. Sebab, BKPM berkeyakinan akan memiliki peranan besar di dalamnya.
"Kami dari awal selalu berprasangka positif dan sekarang juga berprasangka positif bahwa yang dimaksud dalam PP 24/2018 adalah BKPM. Manakala PP tersebut menggunakan istilah lembaga nonkementerian yang mengurus koordinasi modal di pemerintah," ujar Kepala BKPM Thomas Lembong di Jakarta, Kamis (5/7).
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Di mana KKP mengadakan pertemuan untuk membahas kemitraan usaha pemindangan? Pada saat membuka FGD (Focus Group Discussion) Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pemindangan di Tulungagung, dia mengingatkan pentingnya memenuhi persyaratan, seperti kelengkapan perijinan berusaha, peningkatan kualitas produk, dan menjaga higienitasnya agar makin berdaya saing.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
Meski OSS ini awalnya akan berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, lanjut Thomas, pihaknya akan mendukung secara penuh pelaksanaan layanan di sistem OSS tersebut. "Tentunya kami akan all out mendukung Kemenko Perekonomian mencoba menjalankan implementasi sistem OSS ini sebaik mungkin," kata dia.
Selain itu, Thomas juga mengingatkan keberadaan OSS bukan sekedar soal perbaikan dan percepatan layanan perizinan berusaha, melainkan juga menjadi bukti jika pemerintah memiliki keinginan kuat untuk mendorong investasi di dalam negeri.
"Sekali lagi visi, niat dan tujuan daripada OSS ini sesuatu yang sangat baik sekali, dan hemat saya amat diperlukan di negara ini," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DPR sebut online single submission langgar UU, ini respons bos BKPM
BKPM hentikan sementara proses penerbitan online single submission
Saat OSS diluncurkan, tiap badan usaha akan miliki nomor induk berusaha
50 Kabupaten siap laksanakan online single submission
Presiden Jokowi luncurkan online single submission minggu depan
Peluncuran online single submission masih tunggu keputusan presiden
Kadin sebut online single submission solusi hambatan investasi RI