Paket kebijakan diklaim genjot tingkat kemudahan bisnis & investasi
Presiden Joko Widodo mengklaim paket kebijakan ekonomi telah menaikkan peringkat kemudahan berbisnis dan investasi. Ke-15 paket kebijakan ekonomi, menurutnya, bertujuan memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengklaim paket kebijakan ekonomi telah menaikkan peringkat kemudahan berbisnis dan investasi. Ke-15 paket kebijakan ekonomi, menurutnya, bertujuan memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia.
"Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia," ujarnya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).
Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), lanjut presiden, posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada 2016, menjadi peringkat 91 pada 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau laik investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s.
"Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif."
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
Baca juga:
Darmin konsultasi ke Jokowi soal peluncuran paket kebijakan jilid 16
Pemerintah turunkan lartas impor 30 persen jadi 19 persen
Pemerintah percepat pembuatan kebijakan satu peta
Turunkan biaya logistik, pemerintah luncurkan paket kebijakan ke-15
Sore ini, paket kebijakan ekonomi ke-15 soal logistik diluncurkan
Menko Darmin akui masih ada aturan menteri yang hambat deregulasi
Menperin dorong industri TPT manfaatkan paket kebijakan ekonomi