Pantauan Ombudsman: Stok Pupuk Subsidi di Gudang Sumsel Lampaui Ketentuan Minimum
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, stok pupuk bersubsidi di tiga gudang lini III yang dikunjunginya, mencapai 8.992 ton atau melebihi ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 ton.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memastikan pupuk bersubsidi di gudang lini III Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, melampaui ketentuan jumlah stok minimum.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, stok pupuk bersubsidi di tiga gudang lini III yang dikunjunginya, mencapai 8.992 ton atau melebihi ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 ton.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Kapan Pramuka resmi dibentuk? Pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan di Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
"Dengan ketersediaan stok sudah 8.992 ton, artinya stok aman, pupuk ada, pupuk bersubsidi melimpah," katanya dikutip dari Antara, Kamis (9/3).
Yeka menegaskan alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah hanya bisa diterima oleh para petani yang telah memenuhi kriteria. Adapun, kriteria yang ditetapkan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan kartu tani (untuk wilayah tertentu).
Aturan tersebut juga menetapkan bahwa hanya sembilan komoditas yang berhak mendapat alokasi subsidi pupuk yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat. Dengan kata lain, petani yang menggarap di luar komoditas tersebut tidak lagi mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
"Saya berharap apa yang terjadi di Banyuasin terjadi di seluruh kabupaten lain. Saya cek juga gudang lini I dan lini II, stok ureanya sudah mencapai 35.000 ton, itu belum termasuk stok yang ada di karung. Jadi, sebetulnya tidak perlu khawatir terkait stok, saya yakin bisa terpenuhi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh mengatakan stok pupuk urea di gudang lini I dan lini II mencapai 42.000 ton yang terdiri atas 36.000 ton dalam bentuk curah dan sisanya sudah dalam karung sebanyak 50 kg.
Sementara, stok pupuk bersubsidi NPK di gudang lini I ada 9.000 ton dan lini III terdapat 6.100 ton atau mencapai 218 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.
"Kalau dilihat stok ini, stok di wilayah kerja kami sudah melebihi dari ketentuan pemerintah, juga sudah siap dilaksanakan musim tanam periode berikutnya," ucapnya.
(mdk/idr)