Pekan Depan, Presiden Jokowi Tandatangani Surpres Omnibus Law
Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU tersebut nantinya akan melalui pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum berlaku secara efektif.
Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU tersebut nantinya akan melalui pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum berlaku secara efektif.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan RUU akan ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan pekan depan. Setelah itu, Presiden juga akan mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segara dibahas.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Kami terus terang belum berikan kepada siapapun sebelum kami berikan kepada Pak Presiden. Kapan kami berikan? Kalau senin kami berikan, akan ada ratas, kemudian pertengahan minggu depan ada Surpres," ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/1).
Susi mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mencakup 81 pasal undang-undang dengan 11 klaster. 11 Klaster tersebut masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan. Kemudian, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM.
Lalu dalam Omnibus Law ini ada juga kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
"Hingga kini melalui pembahasan, kami sampaikan jumlah pasalnya beberapa waktu lalu masih terus mengalami perubahan, sempat 72 pasal kemudian berubah lagi. Lalu hari ini menjadi mencakup 81 pasal. Dan itu terus kami bahas bersama tetapi tetap 11 klaster," paparnya.
Susi menargetkan surat presiden bisa dikirimkan ke DPR selambat-lambatnya akhir pekan depan, termasuk di dalamnya draft dan naskah akademis RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. "Ya paling tidak pertengahan akhir minggu depan sudah akan jadi Surpres-nya, setelah itu kita ke DPR," tandasnya.
April 2020, Undang-undang Omnibus Law Diharapkan Sudah Terbentuk
Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Omnibus Law. RUU ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR paling lambat pada Januari 2020 mendatang.
"Iya dibawa ke DPR (Januari) dan rencananya keinginannya April sudah bisa selesai," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani saat ditemui di Kemenko Pereknomian, Jakarta, Jumat (22/11).
Rosan mengatakan, seluruh kajian mengenai apa-apa saja yang menghambat akan segera diselesaikan pada akhir Desember mendatang. Dengan demikian, penyerahan RUU bisa segera diberikan kepada DPR pada Januari.
Rosan menyatakan pihaknya tengah dilibatkan dalam penyelesaian RUU Omnibus Law. Dia akan membentuk tim kecil yang akan mulai bekerja pada minggu ini. Adapun tim terbentuk dari 11 klaster yang terdiri dari perizinan tanah, persyaratan investasi, tenaga pekerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, dan kemudahan proyek pemerintah.
"Setelah itu kami panggil pelaku-pelaku asosiasi, dapat masukan dari mereka semua sebelum ini dibawa ke DPR. Jadi waktunya cukup singkat, diharapkan Januari sudah rampung semua," ujarnya.
(mdk/bim)