Pekerja di Jakarta Pilih Harga BBM Tidak Naik Ketimbang Dapat Bantuan Subsidi Gaji
Partricia (25) mengaku, dirinya lebih memilih agar harga BBM subsidi tidak naik ketimbang memperoleh program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
Kalangan pekerja swasta di ibu kota Jakarta tidak setuju dengan keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar pada Sabtu (3/9). Meskipun, pemerintah mengguyur sejumlah bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi atas kenaikan BBM.
Partricia (25) mengaku, dirinya lebih memilih agar harga BBM subsidi tidak naik ketimbang memperoleh program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
-
Kenapa harga beras di Jawa Tengah naik? Kenaikan ini dinilai signifikan dengan kondisi kemarau panjang yang sedang melanda berbagai daerah di Jawa Tengah.
-
Kapan Bebek Songkem dijual dengan harga Rp60.000? Sementara itu, penjual Bebek Songkem asal Sampang, Aan, mengaku dia menjual Bebek Songkem dengan harga Rp60.000 per ekor di momen lebaran.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Kapan harga gula di Boyolali naik? Memasuki akhir November, harga sejumlah kebutuhan pokok melambung tinggi.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,†paparnya.
"Kalau saya sih lebih pilih BBM (subsidi) nggak naik ya, dari pada dapat BSU Rp600.000. BSU tidak mempengaruhi daya beli," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (9/9).
Partricia menilai, nominal bantuan yang diterima dari program BSU itu terlampau kecil. Menurutnya, besaran nominal tidak mampu menutupi dampak dari kenaikan BBM subsidi.
"Kan nominalnya gak seberapa juga. Itu (BSU) dikasih sekali doang Rp600.000. Sedangkan kita merasakan efek dari naiknya BBM ini lebih besar dan berbulan-bulan," bebernya.
Dia mencontohkan, saat ini, dirinya telah merasakan dampak kenaikan harga pangan hingga moda angkutan umum imbas kenaikan BBM. Padahal, dirinya mengaku pengguna setia moda angkutan transportasi untuk menunjang berbagai kegiatan pekerjaan.
"Seperti ojek online ini kan naik. Pasti nantinya juga akan semua mahal," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera menurunkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Mengingat, dampak kenaikan BBM subsidi ini akan memukul daya beli masyarakat. "Agak berat sih dampak dengan kenaikan BBM ini," tutupnya
Harga BBM Naik, Anggaran Subsidi Dialihkan ke Bansos
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi. Anggaran subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, karena selama ini BBM subsidi masih banyak digunakan oleh orang mampu.
Jokowi menjelaskan, Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," kata Jokowi dalam Konferensi Pers perihal Pengalihan Subsidi BBM, Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran seperti BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan Rp600.000.
“Saya juga sudah memerintahkan kepada Pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan untuk nelayan.
(mdk/idr)