Pembangunan bandara baru Bali Utara tunggu keseriusan Menteri Rini
Surat permohonan untuk bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah dikirimkan Pemprov Bali sejak awal Juli 2015.
Pemerintah Provinsi Bali menunggu surat balasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembahasan mengenai rencana pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng. Surat permohonan untuk bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah dikirimkan Pemprov Bali sejak awal Juli 2015.
"Kami sudah kawal surat itu, tetapi sampai saat ini belum dijadwalkan kapan kami diterima. Ini barangkali karena kesibukan Ibu Menteri BUMN," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ketut Artika, di Denpasar, seperti dilansir dari Antara, Senin (3/8).
Artika menambahkan, sesuai dengan isi surat Menteri Perhubungan, bahwa pembangunan bandara baru di kawasan Utara Pulau Bali itu ditugaskan kepada PT Angkasa Pura I sebagai salah satu infrastruktur penting yang menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Angkasa Pura itu BUMN, yang notabene di bawah Menteri BUMN sehingga kami ingin berkoordinasi langsung dengan Menteri BUMN," ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya ingin cepat bertemu Menteri BUMN sehingga bisa diambil langkah berikutnya. Di samping itu, secara simultan sebagai bahan informasi terkait kajian pihak swasta, yang masih dalam proses.
Sebelumnya, jajaran Pemprov Bali menjadwalkan untuk melakukan koordinasi realisasi bandara Bali utara itu dengan Menteri BUMN pada 6 Juli lalu, hanya saja sampai sekarang belum terealisasi juga.
"Sebenarnya ada dua hal yang akan kami koordinasikan ke Kementerian BUMN yakni pembangunan bandara baru dan prasarana perkeretapian. Tetapi kalau dipakai prioritas, tentu lebih mengerucut ke bandara," ucapnya.
Titik terang rencana pembangunan bandara di Buleleng itu berdasarkan adanya surat dari Menteri Perhubungan.
Dalam surat tersebut ditujukan untuk Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata yang isinya antara lain untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Bali, terkait dengan pembangunan infrastruktur yakni, untuk perkeretaapian ditugaskan kepada PT KAI dan pembangunan bandara baru di Bali utara diberikan kepada PT Angkasa Pura I.
Baca juga:
17 Agustus 2015, Garuda diskon tarif pesawat 70 persen
Dubes China temui Rini Soemarno bicarakan dana proyek Rp 665 triliun
Garuda Indonesia gaet Standard Chartered beri diskon tiket 15 persen
Siapkan dana Rp 5 triliun, Waskita incar proyek tol Pemalang-Batang
Jasa Marga incar dua ruas tol Trans Jawa yang masih mangkrak
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Di mana larangan pembangunan gedung tinggi di Bali tercantum? Perda yang mengatur larangan gedung pencakar langit di Bali tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kdh. Tk. 1 Bali, Tanggal 22 November 1971, No 13/Perbang 1614/II/a/1971.
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana Bandara Banyuwangi dirancang untuk menjadi ramah lingkungan? Mengutip Liputan6.com, Bandara Banyuwangi dibangun dengan konsep berkelanjutan, mulai dari pengelolaan ramah lingkungan, efisiensi dalam penggunaan energi hingga pemenuhan energi baru terbarukan (EBT).
-
Apa yang dibangun di Desa Balak, Banyuwangi? Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di Desa Balak, Kecamatan Songgon sudah mencapai 99 persen.
-
Bagaimana proses perbaikan jembatan di Banyuwangi? “Alhamdulillah beberapa jembatan yang putus akibat bencana banjir pada 2022 lalu, kini sudah selesai dan bisa digunakan kembali oleh warga. Jembatan yang terputus memang menjadi prioritas untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (14/11). “Namun, kami pastikan jembatan yang saat ini belum selesai pengerjaannya, kita targetkan tuntas akhir tahun ini,” imbuhnya.