Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Beras SPHP tersebut diduga dimanfaatkan untuk kampanye dengan didistribusikan kepada masyarakat.
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
- Orang Kaya Jangan Beli Beras SPHP, Dirut Bulog: Sama Saja Mobil Mewah Jangan Isi Pertalite
- Pemerintah Resmi Terbitkan Surat Berharga Syariah, Imbal Hasil Capai 6,55 Persen per Tahun
- Harga Beras Terus Naik, Mendag Minta Warga Beralih ke Beras SPHP yang Lebih Murah
- Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Media sosial kembali diramaikan dengan sebuah unggahan yang menunjukan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tertempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo - Gibran.
Beras SPHP tersebut diduga dimanfaatkan untuk kampanye dengan didistribusikan kepada masyarakat.
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium. Beras SPHP bertujuan untuk stabilisasi harga beras di pasaran.
Pada Oktober 2023 pembelian beras SPHP bahkan dibatasi. Maksimal pembelian beras SPHP oleh masyarakat di ritel modern yaitu dua pack, atau 10 kilogram.
Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi pernah menerangkan, pembatasan pembelian beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk memudahkan jangkauan masyarakat.
"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).
Meski saat ini tidak ada lagi pembatasan untuk membeli beras SPHP, Manager Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya tidak berkapasitas untuk mengintervensi pemanfaatan beras SPHP yang sudah ada di tangan konsumen.
Yang jelas, Tomi menegaskan, jika distribusi beras SPHP oleh Bulog tidak terkait dengan kegiatan politik. Bahkan, kata Tomi, distribusi beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog.
"Kami tegaskan juga bahwa beras SPHP hanya untuk konsumen akhir. Namun Bulog tidak dapat mengatur dan mengawasi apa yang dilakukan oleh pembeli akhir dengan beras tersebut," kata Tomi, Kamis (25/1).
Tomi menuturkan, untuk beras SPHP sekarang sangat mudah didapatkan karena Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.
"Sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras," pungkasnya.