Pemerintah Ajukan Pinjaman Rp 4,25 Triliun ke ADB Pulihkan Sulteng Pasca Gempa
Pemerintah mengajukan pinjaman bantuan darurat kepada Asian Development Bank (ADB) senilai USD 297,91 juta atau Rp 4,25 triliun, untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa tahun lalu.
Pemerintah mengajukan pinjaman bantuan darurat Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) kepada Asian Development Bank (ADB) senilai USD 297,91 juta atau Rp 4,25 triliun, untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa tahun lalu.
Nantinya, akan dibagi ke dalam dua proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Di mana pinjaman sebesar USD 188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng, sementara pinjaman untuk proyek infrastruktur transportasi pelabuhan dan bandar udara bernilai USD 109,75 juta.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Bank Jatim ikut serta dalam misi dagang di Bengkulu? Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, bankjatim berkomitmen akan selalu hadir dalam mendukung dan memberikan solusi bagi perkembangan UMKM.
-
Siapa yang membantu AIPDA Eko Yulianto mengelola bank sampah? Dalam menjalankan bank sampah, Eko tidak mengerjakannya sendiri. Dia dibantu oleh sejumlah warga yang merupakan tetangganya.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Alfred Budiman berhenti bekerja di bank? Saya kerja di bank itu sejak 2020 dan resign kemarin pada Mei 2023, karena dulu tiap bulan saya ada gaji yang masuk ke rekening. Nah kalau sekarang, saya justru harus nabung di tanggal gajian,” terangnya.
"Saat ini, proposal sedang dalam proses internal Pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Semoga dalam waktu dekat ini dapat diusulkan dan dinegosiasikan dengan pihak ADB," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara Bilateral Meeting with Southeast Asian Department (SERD) ADB di Nadi, Fiji, melalui keterangan resminya, Rabu (1/5).
Bambang berharap kemitraan kemakmuran dengan ADB yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini dapat diperdalam dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan inovatif Indonesia. Pihaknya akan mencari pendekatan yang lebih terprogram sesuai dengan sektor inti dan prioritas pemerintah untuk memastikan kemitraan kemakmuran jangka panjang.
Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan ADB di Indonesia sedang berupaya merumuskan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 dan Country Operation Business Plan (COBP) 2020-2022. COBP terdiri dari pipeline berbagai proyek dari berbagai sektor yang mencerminkan kebutuhan pemerintah berdasarkan sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pipeline ini juga akan mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk RPJMN 2020-2024," imbuhnya.
Dalam COBP ini, sektor utama proyek adalah sektor energi (37 persen dari jumlah total pinjaman), diikuti sektor manajemen publik (20 persen), sektor finansial (11 persen), serta sektor pertanian dan sumber daya alam (11 persen). Sektor lainnya yang juga difokuskan dalam COBP ini adalah sektor air dan layanan perkotaan (7 persen), sektor pendidikan (6 persen), sektor transportasi (5 persen), dan sektor perlindungan sosial (3 persen).
Jalur pipeline COBP juga terdiri dari campuran sumber modal yang baik dan berimbang (a well balanced mix of modalities). Per periode 2020-2022, average project loans memiliki porsi sekitar 57 pesen dari total pipeline, policy-based loans sebesar 24 persen, dan result-based loans senilai 18 persen.
"Dengan semua potensi kerja sama di masa depan, kami berharap kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB akan membawa hasil yang lebih positif dan kongkrit untuk pembangunan di Indonesia dan membawa dampak yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia," tandasnya.
Baca juga:
Bangun PLTP Dieng dan Patuha, Geo Dipa Tarik Utang Rp 4,2 Triliun dari ADB
Imbas Perang Dagang, Ekonomi Asia Diprediksi Melambat di 2019
ADB prediksi defisit transaksi berjalan capai 2,6 persen di 2018
ADB prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 5,2 persen di 2018
5 Puja puji Presiden Trump dan para tokoh dunia pada pengelolaan ekonomi ala Jokowi
ADB proyeksi ekonomi Asia tumbuh 5,9 persen tahun ini