Pemerintah Anggarkan Rp 157 Triliun Tekan Kemiskinan Hingga 9 Persen di 2020
Pemerintah akan menjadikan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional utama pada tahun mendatang. Demi menyukseskan target itu, dana senilai Rp 157,1 triliun telah dipersiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Pemerintah akan menjadikan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional utama pada tahun mendatang. Demi menyukseskan target itu, dana senilai Rp 157,1 triliun telah dipersiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun depan bisa berada di bawah 9 persen.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
"Kita harapkan tahun depan, tingkat kemiskinan kita sudah di bawah 9 persen. Data terakhir menunjukkan, kemiskinan kita 9,4 persen, Maret 2019. Di akhir 2019 kita harapkan sudah dekat dengan 9 persen, dan mudah-mudahan tahun depan sudah di bawah 9 persen," jelasnya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).
Selain itu, dia juga memaparkan terkait target pembangunan pada 2020. Seperti ketimpangan Gini Rasio yang berada pada kisaran 0,375-0,380 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada pada kisaran 4,8-5,1 persen.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 72,51, tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9 persen, serta pertumbuhan ekonomi antara 5,2 sampai 5,5 persen. Pemerintah juga sudah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 bertema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.
Dalam RKP tersebut, pemerintah telah menetapkan 5 prioritas nasional, yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
Dia menyebutkan, total dana yang dipersiapkan untuk 5 prioritas nasional itu ialah sekitar Rp 337,3 triliun. Adapun prioritas yang mendapat porsi anggaran terbesar yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
"Dari 5 prioritas tersebut, alokasi anggaran terbesar adalah untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yakni Rp 157,1 triliun," imbuhnya.
Guna memastikan kelancaran pelaksanaannya pada tahun depan, dia pun mengungkapkan, proyek-proyek prioritas nasional ini akan dikoordinasikan dengan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).
"79 persen belanja non-operasional kementerian/lembaga dialokasikan pada prioritas nasional, di mana lebih dari 70 persen diantaranya dirinci hingga proyek," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Presiden Jokowi Bongkar Kunci Ekonomi RI Selamat dari Gejolak Dunia
Tekan Kemiskinan, Pemerintah Diminta Prioritaskan Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja
Bocah Pemungut Cengkih Asal Kuningan itu Akhirnya Bisa Sekolah
Difabel Bertahan Hidup di Gubuk Warisan Tanpa Dinding
Diskon Harga Rokok Jadi Pendorong Tingkat Kemiskinan
Data BPS: Angka Kemiskinan di Aceh Terbesar di Sumatera