Pemerintah bakal ajukan suntikan modal BUMN di Rancangan APBNP 2016
Namun, kata dia, pemerintah harus memperbaiki sisi penerimaan negara sesuai catatan DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan APBN 2016 sebesar Rp 39 triliun. DPR meminta pemerintah memperbaiki sisi penerimaan negara sebelum mengajukan PMN kembali dalam APBN Perubahan 2016.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beri sinyal untuk mengajukan kembali PMN dalam APBN Perubahan 2016. Namun, kata dia, catatan dari DPR harus bisa diperbaiki terlebih dahulu.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Penerimaan kita banyak pasti bisa saja. Tapi kita lihat prioritasnya dulu. (Akan tetap diajukan di APBNP?) Ya seperti itulah, kalau penerimaannya cukup nanti," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
JK mengakui penerimaan negara masih belum maksimal. Untuk itu, kata dia, diperlukan skala prioritas dalam menggunakan postur anggaran 2016.
"Anggaran kita terbatas, sehingga ada pengeluaran-pengeluaran yang lebih penting daripada itu (PMN) yang harus didahulukan," kata JK.
Baca juga:
Pimpinan DPR bantah barter anggaran gedung & persetujuan RAPBN 2016
Mentan Amran yakin sebelum Januari 2016 tender selesai
APBN 2016 disahkan, Jokowi mau kementerian tancap gas lelang proyek
Ini 10 kementerian yang dapat anggaran terbesar dalam APBN 2016