Pemerintah bakal perluas sektor jasa yang dapat insentif PPN 0 persen
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan aspirasi dari para pelaku usaha jasa terkait sektor jasa apa saja yang diekspor. Nantinya pemerintah akan melihat apakah sektor tersebut bisa mendapatkan insentif PPN 0 persen.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji perluasan ekspor jasa yang akan mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen. Sebab, selama ini hanya tiga ekspor jasa yang mendapatkan insentif tersebut, yaitu maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan aspirasi dari para pelaku usaha jasa terkait sektor jasa apa saja yang diekspor. Nantinya pemerintah akan melihat apakah sektor tersebut bisa mendapatkan insentif PPN 0 persen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
"Kita kumpulkan apa dari perusahaan-perusahan itu apa aspirasi Anda. Jadi kita lagi nyari aspirasinya dan kita kompilasi. Jadi secara prinsip bukan hanya yang ada di 3 jenis itu. Tapi kita tanya apalagi yang you ekspor. Kalau memang diekspor, maka 0 persen," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10).
Menurut Suahasil, pada prinsipnya, semua barang dan jasa itu seharusnya mendapatkan insentif berupa keringanan PPN. Namun pemerintah akan mengkaji lebih dalam terkait hal ini.
"Kita balik ke prinsipnya, barang dan jasa yang diekspor itu bebas PPN. (Yang sekarang diterapkan?) Ada jenisnya. Kita tegaskan lagi, jenis-jenis jasa lain pun kalau diekspor 0 persen," ungkap dia.
Suahasil menyatakan, sejumlah sektor jasa telah memberikan usulan kepada pemerintah. Adanya insentif ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor jasa Indonesia dan membuat sektor ini lebih berdaya saing.
"Yang diekspor itu artinya jasa itu diproduksi di dalam negeri, tetapi digunakan atau dikonsumsi di luar negeri. (Aspirasi?) Dari sektor pengiriman barang, konstruksi. Ada beberapa sektor," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
ESDM: Premium bisa turun kalau PPN dan pajak bahan bakar diturunkan
Ditjen Pajak pastikan hanya kendaraan kecil pribadi kena PPN tol
Kena PPN 10 persen, siap-siap bayar tol bakal makin mahal!
Restitusi PPN tambang batu bara, kemenkeu siapkan Rp 800 miliar
INSA desak pemerintah hapus PPN bahan bakar kapal niaga