Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuat regulasi khusus terkait reklamasi tambang di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Sedang dibuat kajian dan akan ada peraturan pemerintah khusus untuk IKN," ujar Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, Horas Pasaribu di Jakarta, Selasa, (24/9).
- Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini
- Bagaimana Pembatasan Penjualan Rokok Eceran dan Iklan Rokok Bisa Tekan Angka Perokok Anak dan Remaja
- Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
- Aturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP. Kendati demikian, dirinya tidak bisa memastikan kapan aturan tersebut akan terbit.
"Artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat karena ini sedang disusun," kata Horas seperti dilansir dari Antara.
Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan pedoman reklamasi atau proses pemulihan dan rehabilitasi lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan untuk mengembalikan fungsi lahan dan ekosistem di Nusantara.
Sudah Konsultasi dengan Warga Lokal
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri mengatakan OIKN telah melakukan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat untuk merancang pedoman reklamasi tambang.
Pedoman ini disusun untuk mempermudah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta mendukung pencapaian environmental, social, and governance (ESG) perusahaan. Pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan kegiatan reklamasi dan pascatambang di IKN selaras dengan fungsi ruang dan arah kebijakan pembangunan ibu kota baru.
Otorita IKN berkomitmen untuk melibatkan semua pihak dalam proses penyusunan pedoman ini. Setiap elemen masyarakat di IKN punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, baik itu masyarakat, pejabat pemerintah,sektor swasta, maupun akademisi.
Berdasarkan data Otorita IKN pada April 2024, terdapat 59 IUP seluas 56.895 hektare di IKN, dan kurang lebih 17.500 hektare lahan bekas tambang.
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN menyatakan bahwa IUP yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan berakhir masa perizinannya. Syaratnya pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.
Sebagai pengingat reklamasi dan pascatambang adalah contoh dari kewajiban lingkungan yang dimaksud.