Pemerintah bentuk dewan kawasan untuk perbaiki tata kelola Batam
Dewan kawasan akan mengerucut pada badan pengusahaan yang bertugas menjalankan fungsi operasional Batam.
Pemerintah memutuskan untuk membentuk Dewan Kawasan Batam (DKB). Dewan tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan terdiri dari 11 anggota atau kelembagaan.
Adapun tujuan pembentukan DKB ini untuk memperbaiki tata kelola Batam, serta membuat lebih menarik investor. "Dewan kawasan yang akan membenahi mengatur dan juga membuat Batam lebih menarik bagi investor. Hal-hal secara prinsip selama ini menjadi keluhan investor akan dilakukan pembenahan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Jakarta, Kamis (10/3).
-
Siapa yang menarik Pramono Anung ke hadapan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk memenangkan Pilgub Jakarta? Pramono mengaku, dirinya adalah petarung. Maka ketika sudah memutuskan untuk maju maka dia akan berjuang untuk menang."Kalau mau maju pasti yakin, saya fighter (petarung) saya yakin (menang)!" tegas pria karib disapa Pram ini.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa yang ditemukan di Kawasan Industri Batang? Pada tahun 2019, seorang arkeolog asal Prancis bernama Veronique de Groot menemukan sebuah situs diduga candi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Batang.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Mengapa Kawasan Industri Batang dianggap sebagai tawaran investasi yang menjanjikan? Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) disebut sebagai tawaran investasi yang menjanjikan bagi perusahaan besar.
Menurut dia, melalui dewan kawasan akan mengerucut pada badan pengusahaan yang bertugas menjalankan fungsi operasional Batam. Tak sekadar itu, badan pengusahaan tersebut juga bertugas menjalankan audit terhadap BP Batam.
"Dewan kawasan ini akan membentuk badan pengusahaan supaya di lapangan mereka bisa secara operasional melakukan pembenahan itu. Tentunya dewan kawasan akan melakukan audit BP Batam yang selama ini ada. Kita minta untuk karena pembenahan sampai dengan proses transisi tidak mengambil kebijakan apapun yang akan merugikan siapapun," jelas dia.
Saat ditanya mengenai perubahan status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pihaknya tidak menjelaskan secara rinci. "Namanya dewan kawasan, dewan kawasan diatur undang-undang, sebenarnya mengembalikan roh utama untuk mengatur dewan kawasan. Dalam kawasan itu ada bagian free trade zone (FTZ) diatur lebih lanjut. Secara teknis akan dilakukan badan pengusaha," pungkas dia.{mercquote}
Baca juga:
Jokowi diminta langsung bawahi BP Batam
Kalau status berubah, Batam bukan lagi surga barang mewah
Politikus PDIP sentil Luhut soal kasus mafia lahan di Batam
Banggar DPR belum setuju rencana perluasan Bandara Batam
DPR cari formula terbaik agar BP Batam tetap beroperasi