Pemerintah diingatkan tak anak emaskan PLN di proyek 35.000 MW
Keberpihakan pemerintah yang tak seimbang dikhawatirkan akan timbulkan praktik monopoli.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengajukan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 40 triliun untuk 23 BUMN di 2016. Namun, dengan adanya PMN, pemerintah justru dinilai memihak kepada BUMN daripada ke perusahaan swasta.
"Ide PMN ini dalam konteks di Indonesia ini kurang tepat," kata pengamat ekonomi Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Dzulfan Syarifan, dalam diskusi mingguan Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Minggu (8/11).
Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah memberikan keberpihakan yang sama bagi BUMN dan swasta, guna meminimalisir adanya monopoli. Sebab, dengan adanya monopoli, maka akan timbul inefisiensi yang akhirnya merugikan konsumen.
"(Monopoli) Kedua membuat harga (listriknya) lebih tinggi. Lalu defisit (listriknya) di mana-mana. Karena kebutuhan ekonomi kita terus tumbuh, energi akan tumbuh. Kalau misalkan tidak maka akan defisit. Di Sumatera dan Kalimantan bergilir, 3-4 jam listrik mati. Ini kan akan merugikan konsumen," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa justru menilai pemerintah sudah memberikan keberpihakan setara, baik untuk BUMN maupun perusahaan swasta. Menurutnya, dengan diberlakukannya paket kebijakan ekonomi oleh Presiden Joko Widodo justru sangat menguntungkan pihak swasta.
"PLN tidak monopoli, karena dia punya tugas untuk menyediakan listrik oleh presiden," jawab Fabby.
Baca juga:
Kadin nilai keterlibatan swasta di 35.000 MW permurah harga listrik
Penundaan PMN percepat krisis listrik terjadi di Indonesia
Pemerintah harap India terlibat megaproyek 35 ribu MW
ESDM catat 40 juta rakyat Indonesia belum rasakan listrik
Ekonomi lesu, pengamat minta Jokowi tunda proyek 35.000 MW
Kebakaran lahan dinilai tak berhubungan dengan proyek 35.000 MW
PLN gandeng Waskita Karya bangun proyek transmisi listrik Rp 6,71 T
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Mengapa PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia berkolaborasi membangun proyek ini? Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Apa yang akan dihasilkan dari proyek kolaborasi PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia? Proyek ini akan menghasilkan hidrogen yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
-
Apa proyek yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun? Kerugian negara atau total loss sementara dari proyek itu minimal Rp1,3 triliun.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.