Pemerintah Diminta Tegas Larang Mudik guna Putus Penyebaran Covid-19
Saat ini, kata dia, sering mencuat pandangan berbeda bahkan berseberangan antarpejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik. "Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain," ujarnya.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menegaskan bahwa perlu konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan soal larangan mudik Lebaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
"Saya kira demi menekan persebaran virus corona ke daerah maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Jangan bersikap ambigu dan inkonsisten," kata Hardjuno dikutip dari Antara, Senin (11/5).
-
Kapan puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi? Arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 19-21 April 2023.
-
Dimana terjadi kepadatan arus mudik menjelang Lebaran 2024? Kepadatan mulai terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, oleh rombongan pemudik yang ingin berpergian lewat jalur laut.
-
Kue apa saja yang menjadi ciri khas Lebaran di Minangkabau? Ragam sajian makanan khas Minangkabau ini selalu wajib ada di meja untuk disantap bersama keluarga besar membuat suasana lebaran semakin terkesan dan penuh dengan kehangatan.Berikut ragam kue khas Minang yang wajib disajikan di atas meja ketika hari raya lebaran.
-
Bagaimana kata-kata mudik lucu bisa memperkuat tradisi Lebaran? Kata-kata mudik lucu yang berkaitan dengan mudik juga memiliki kekuatan untuk memperkuat tradisi dan budaya Lebaran yang kental dengan nuansa kebersamaan dan keceriaan.
-
Di mana sebagian besar orang akan mudik Lebaran? Paling banyak di Pulau Jawa.
-
Di mana Kapolri meninjau kesiapan mudik Lebaran? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau kesiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (4/4).
Saat ini, kata dia, sering mencuat pandangan berbeda bahkan berseberangan antarpejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik. "Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain," ujarnya.
Hardjuno berharap, pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral yang belum selaras. Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat. Akibatnya terjadi tumpang tindih kebijakan antarinstansi terkait.
Kondisi ini jelas Hardjuno bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah. Pada tataran paling ekstrem, lanjutnya, rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial.
Karena itu, dia meminta pemerintah me-redesign manajemen dan strategi komunikasi penangan Covid-19 ke depan yang belum berbatas waktu kapan berakhir.
"Jika tidak, bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi “digoreng” oleh aktor tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi liar di ruang publik," ujarnya.
PSBB Buat Industri Surut
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru mengatakan sejak diberlakukannya kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut.
Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Akibat adanya penurunan ekonomi tersebut, masyarakat berekonomi lemah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
"Karena itulah, HMS Center terus hadir di tengah masyarakat. HMS Center berikhtiar untuk terus membantu masyarakat dan demi kemaslahatan umat," pungkasnya.
HMS Center melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) di Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu dengan membagikan membagikan 3.500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Tasikmalaya, Minggu (10/5).
Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Ibu Lily Wahid , Bendahara Umum HMS Center, Drs. Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, Dr Ir D'Hiru, MMD, MM.
Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang dan Banten.
(mdk/idr)