Pemerintah diminta tertibkan bisnis gas sebelum buat holding
"Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktik bisnis gas yang amat tidak sehat itu."
Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, pembentukan holding BUMN Migas yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Pertamina tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara.
Menurut Rini, saat ini revisi tersebut dilakukan bersama Kementerian Perekonomian dan kementerian terkait untuk kemudian diserahkan kembali ke Sekretariat Negara yang selanjutnya akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah.
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Kapan BPH Migas meninjau Terminal BBM di Palaran? Kunjungan ini berlangsung pada Sabtu (20/07/2024) lalu.
-
Kapan kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya ditandatangani? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
-
Apa yang dilakukan oleh 10 Direksi Milenial BUMN di Pandeglang? Selain 100 orang Relawan, ada 10 orang Direksi Milenial dari BUMN yang juga terlibat dan berkontribusi dalam Program tersebut.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
"Kalau harmonisasi PP tersebut selesai, diyakini pada September 2016 ini, holding BUMN Migas bisa terwujud," kata Rini beberapa waktu lalu.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, pemerintah sebaiknya menertibkan praktik bisnis migas yang sangat tidak sehat sebelum membuat holding.
"Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktik bisnis gas yang amat tidak sehat itu, sebelum mendirikan holding migas," ucap Faisal seperti ditulis Antara, Kamis (15/9).
Menurut Faisal, jika pembentukan holding migas dipaksakan maka boleh jadi praktik pemburuan rente bakal melebar dan membesar. "Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi objek bancakan baru," katanya.
Faisal menilai, harga jual gas bumi ke industri menjadi mahal akibat ulah pedagang (trader) yang tidak mempunyai infrastruktur pipa.
"Bertahun-tahun praktik bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente," ujar.
Menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut, pemerintah mesti segera menertibkan praktik trader tanpa fasilitas yang telah berburu rente di bisnis gas.
Faisal menegaskan, permasalahan harga gas di Indonesia disebabkan banyaknya pemburu rente gas atau trader bermodal kertas. Bahkan, dia memperkirakan terdapat 60 trader gas atau calo gas yang berbisnis tanpa memiliki infrastruktur gas bumi.
Meski demikian, Faisal mengakui, tidak semua trader sekadar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa dan sebatas menjual kembali ke trader lain.
"Oleh karena itu, semua pihak yang memiliki data rinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis," ujarnya.
Baca juga:
Bos Kadin dan Apindo beda pendapat soal holding BUMN Migas
Menteri Rini: Holding buat BUMN tak bergantung pada modal negara
Menteri Rini sebut holding BUMN Migas bisa terwujud September ini
Menteri Rini tak jadi buat super holding BUMN seperti Singapura
Pemerintah percepat pembentukan super holding BUMN