Pemerintah Dinilai Masih Setengah Hati Pensiunkan PLTU Batubara
Hal ini tercermin dari belum seriusnya pemerintah untuk mendorong percepatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, pemerintah masih setengah hati untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Hal ini tercermin dari belum seriusnya pemerintah untuk mendorong percepatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pemerintah masih setengah hati untuk melakukan pensiun dini PLTU batubara," kata Bhima dalam acara Polemik Transisi Energi
Terbarukan dalam Perpres 112/2022 di Jakarta, Selasa (4/10).
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Kenapa PLN menerapkan strategi ARED untuk pengembangan energi baru terbarukan? Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.
-
Mengapa PLN menekankan kolaborasi global dalam mewujudkan transisi energi? Kolaborasi dalam transisi energi adalah kunci penting menyeimbangkan trilema energi, yaitu security, affordability, dan sustainability.
-
Kenapa Pertamina terus mendorong transisi energi? Setelah semua negara berkomitmen terhadap penurunan karbon emisi menuju net zero emission, ada optimisme, ada kegamangan, ada kekhawatiran. Namun ini semua tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melaksanakan energi transisi seperti yang disepakati bersama,” ungkap Nicke saat acara Pertamina Energy Forum 2023 di Ballroom Grha Pertamina (18/12).
Bhima mencontohkan, Pemerintah masih mengizinkan operasional PLTU batubara hingga tahun 2050 mendatang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112/2022 yang baru di luncurkan presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Artinya, kita masih mengizinkan adanya penggunaan energi kotor," tekannya.
Bhima menilai, pemerintah juga masih belum serius untuk menggenjot capaian bauran EBT di Indonesia. Data Kementerian ESDM mencatat, bauran energi primer pembangkit listrik
masih didominasi oleh batubara hingga 60,5 persen.
"Dan hanya 12,3 persen bersumber dari EBT," ujar Bhima.
Oleh karena itu, dirinya menilai pemerintah masih belum serius untuk mempercepat transisi EBT di Tanah Air. Ini tercermin dari kebijakan maupun capaian pemanfaatan EBT yang masih rendah. "Belum ada langkah politik yang kuat untuk melepaskan ketergantungan
batubara dalam energi primer," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, meminta dukungan investor untuk early retirement (pensiun dini) operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Indonesia. Dana investasi yang diperlukan untuk menutup operasional pembangkit yang tidak ramah lingkungan tersebut berkisar USD58 miliar.
"Kegiatan Penutupan dini dari PLTU (batu bara) ini tentunya memerlukan dukungan investasi," tekannya dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (9/2)
Dia menyampaikan, pemerintah sendiri menargetkan 5,5 Giga Watt (GW) PLTU batubara bisa dipensiunkan secara bertahap sebelum 2030 mendatang. "Nantinya, Investor akan mendapatkan arus kas dari pasar karbon selama sisa periode akuisisi dilakukan," ujarnya
Program pensiun dini PLTU batubara tersebut diperlukan untuk mempercepat tranformasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Tujuannya untuk menekan emisi karbon lewat penggunaan energi berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan.
Baca juga:
PLTU Batubara Harus Segera Pensiun Agar PLN Tak Lagi Over Supply
Pemerintah Kembali Tunda Penerapan Pajak Karbon untuk PLTU Batubara
Aturan Baru, Jokowi Larang Pembangunan PLTU Baru
Menguji Dampak PLTU terhadap Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan
Pertumbuhan Pembangunan PLTU Indonesia Disebut Tertinggi di Negara G20
Mobil Listrik di Indonesia Tidak Sepenuhnya Bersih, Masih Gunakan Sumber Energi Kotor