Pemerintah Disarankan Kaji Ulang Rencana Peleburan Kepemimpinan BP Batam
"Sebaiknya tidak membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat tergesa-gesa terkait persoalan dualisme yang disebutkan dalam tubuh BP Batam."
Pemerintah Jokowi-JK diminta mengkaji kembali keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam. Sebab, alasan dualisme di wilayah tersebut tidak ditemukan dalam kajian Ombudsman RI di 2016 hingga 2017.
Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida meminta Presiden tidak mengeluarkan kebijakan strategis secara tergesa gesa. "Sebaiknya tidak membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat tergesa-gesa terkait persoalan dualisme yang disebutkan dalam tubuh BP Batam," jelas dia di Jakarta, Rabu (19/12).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga membangun tanki BBM dan LPG di Indonesia Timur? Apalagi kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi energi tersulit di dunia, jadi dengan adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia Timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan BBM, LPG, dan Avtur selama libur Nataru? Untuk memastikan pemenuhan atas proyeksi peningkatan konsumsi tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan kehandalan terminal, build up stock di SPBU dan SPBE di jalur utama dan jalur alternatif serta SPBU Kantong di beberapa titik. Tambahan mobil tanki dan awaknya serta prioritiasi menggeser mobil tangki ke jalur mudik utama," tutur Harsono Budi.
-
Bagaimana Pertamina memastikan kelancaran distribusi BBM, LPG, dan Avtur selama Nataru? Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan strategi untuk memastikan kehandalan operasi, distribusi, serta penyiapan layanan dan fasilitas tambahan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Kami berkomitmen memberikan pelayanan paling optimal untuk kelancaran perjalanan masyarakat,” ujar Riva.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG saat Nataru? “Kami pastikan pasokan dan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan dipastikan distribusi berjalan lancar. Kemudian layanan secara optimal sudah disiapkan dan juga siap siaga 24 jam. Kami mengapresiasi upaya-upaya Pertamina dalam melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi,” jelas Arifin.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
Dia menuturkan, sepanjang penelitian Ombudsman RI di tahun 2016 tidak ditemukan faktor dualisme yang menyebabkan penanganan serta performa BP Batam menjadi tidak lebih baik saat itu.
Otorita Batam digagas di era kepresidenan Soeharto, di mana BJ Habibie sebagai inisiatornya, dibentuk berdasarkan PP No.74 Tahun 1971 serta Keppres No.41 Tahun 1973. Sebagai kawasan investasi dan daerah industri terkemuka di Asia Pasifik.
Sementara di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, BP Batam dengan Dewan Kawasan tidak ada isu untuk meleburkan Kepala Badan Pengelola Batam dengan Walikota Batam. BP Batam di era tersebut diperkuat dengan UU No.53 Tahun 1999 juncto PP No.46 Tahun 2007 juncto UU No.44 Tahun 2007 juncto UU 87 Tahun 2011.
Sedangkan di era kepresidenan Joko Widodo, BP Batam mengalami perombakan kepemimpinan. Hingga akhirnya pada Desember 2018, pemerintah berkeinginan melebur BP Batam yang dikoordinasikan dengan Walikota Batam.
BP Batam, dia menambahkan, sebagai lembaga yang berwatak Parastatal memiliki posisi yang setara dengan Kementerian Kelembagaan dimana sumber keuangan dari APBN dengan jalur pengawasan politik oleh Komisi VI DPR RI.
"Jadi dapat saja BP Batam dikoordinasikan dengan Walikota Batam namun butuh catatan khusus yang ketat serta watak yang benar benar dapat dipertanggungjawabkan karena Walikota di bawah langsung oleh Presiden," tutur dia.
Dia menilai adanya dualisme dimana Pemerintah Kota merasa tersubordinasi oleh BP Batam, belum pernah teruji dan dikaji secara mendalam.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluruskan terkait Badan Pengusahaan (BP) Batam atau BP Batam.
Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Rabu 12 Desember 2018 telah mengambil keputusan penting yang merupakan solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam.
"Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah BP Batam tidak dibubarkan, namun jabatan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam,” seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (13/12).
Selanjutnya, menurut Kemenko Perekonomian, pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam yang dipimpin secara ex-officio oleh Walikota Batam.
Saat ini disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam.
Reporter: Nurmayanti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menko Darmin Target Permasalahan BP Batam Selesai Awal 2019
Walikota Batam Akan Rangkap Jabatan Sebagai Kepala BP Batam
Ini Penjelasan Lengkap Menko Darmin Soal Kabar Pembubaran BP Batam
Hilangkan Dualisme, BP Batam Bakal Dibubarkan Presiden Jokowi?
23 Pemilik Lahan Tidur di Batam Dipaksa Segera Lakukan Pembangunan
Lapor Soal Pertumbuhan Ekonomi, Kepala BP Batam Temui Menko Darmin