Pemerintah dorong wirausaha muslim bantu majukan Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mendorong agar jumlah wirausahawan muslim harus meningkat. Menurutnya, peningkatan jumlah wirausahawan ini berdampak positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mendorong agar jumlah wirausahawan muslim harus meningkat. Menurutnya, peningkatan jumlah wirausahawan ini berdampak positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri.
"Mengenai ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri sebetulnya potensinya luar biasa tetapi pergerakan belum sesuai dengan yang kami harapkan," ujar Bambang di Kampus Universitas Sebelas Maret Solo dikutip Antara, Selasa (12/9).
Dia menegaskan salah satu penghambat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu dari sisi dunia usaha khususnya terbatasnya jumlah wirausahawan muslim maupun industri halal yang berbasis ekonomi syariah.
"Karena kegiatan ekonomi di sektor tersebut masih terbatas akibatnya permintaan pinjaman juga masih terbatas, akibatnya lagi lembaga keuangan syariah menawarkan kredit ke bidang usaha yang tidak relevan. Menimbulkan kredit macet dan membuat 'performance' perbankan syariah menjadi tidak baik," jelas Bambang.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar seluruh pihak terkait termasuk masyarakat mampu memperkuat sektor riil, dalam hal ini industri halal atau berbasis syariah. Terkait hal itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi yang lebih terstruktur dan sistematis sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
"Tujuannya agar mampu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk mau jadi debitur atau peminjam," katanya.
Sementara itu, Bambang menambahkan pemerintah masih mewacanakan memiliki bank syariah sendiri. Menurutnya, pemerintah tidak ingin ada target mengingat pangsa pasar perbankan syariah yang masih terbatas.
"Kami tidak ingin bank menjadi tidak berkembang atau terjebak pada masalah manajemen. Kami ingin bank syariah milik pemerintah ini nantinya solid dan tahan terhadap goncangan," pungkasnya.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Baca juga:
Revisi UU pajak dan retribusi daerah, Sri Mulyani kumpulkan pemda hingga akademisi
BUMN: Hak karyawan Merpati sudah dibayarkan tapi tidak 100 persen
Sri Mulyani bentuk tim evaluasi pajak profesi usai dikritik Tere Liye
Menteri Asman pastikan tak ada calo dalam rekrutmen CPNS tahun ini
Kejar target pajak, Sri Mulyani janji tak buat masyarakat khawatir
Ini strategi Presiden Jokowi tingkatkan kesejahteraan petani