Pemerintah Luncurkan KKP Domestik, Permudah Transaksi Belanja Negara
Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara, sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.
Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara, sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.
Tidak hanya itu, QRIS yang merupakan implementasi BSPI 2025, kini diarahkan untuk mendukung interkoneksi pembayaran antarnegara melalui pengembangan QRIS antarnegara.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa itu kartu kredit menurut OJK? Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, KKP domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh bapak Presiden pada 25 Maret 2022 di Bali.
Selain itu pengembangan KKP domestik adalah bentuk implementasi inpres nomor 2 tahun 2022, terkait penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan Pemerintah Pusat dan daerah.
"Kami ucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah mengembangkan sistem dalam KKP domestik ini dengan menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan, karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," kata Luhut dalam peresmian KKP domestik dan QRIS Antarnegara, secara virtual, Senin (29/8).
Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada OJK, Bank Himbara serta pihak lainnya yang mendukung penuh implementasi KKP domestik. Menurutnya, KKP domestik menjadi penting untuk diimplementasikan dalam rangka transparansi, serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa Pemerintah.
Disisi lain, melalui KKP domestik ini diharapkan akan mempercepat pembayaran ke UMKM. Untuk itu seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN diharapkan segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing.
"KKP domestik ini sekiranya bisa segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh Pemerintah daerah, diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka perluasan KKP domestik di daerah. Kiranya Bank Indonesia turut mendampingi ke seluruh Pemerintah daerah," ujar Luhut.
Luhut menambahkan, Bank Indonesia dan OJK perlu juga terus mengembangkan KKP domestik sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant online, maupun offline, di dalam maupun di luar negeri. "KKP domestik ini bisa segera termanfaatkan di seluruh instansi Pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju sejahtera dan mandiri," pungkas Luhut.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Begini Skema Fully Funded Direncanakan Pemerintah Atasi Pensiun PNS Jadi Beban APBN
Sri Mulyani: Kesenjangan Makin Lebar karena BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya
Fantastis, DPR Anggarkan Hampir Rp1Miliar untuk Cetak Kalender 2023
Meski Kebutuhan Dana Bengkak, Pemerintah Jamin Proyek Kereta Cepat Tak Akan Mangkrak
Harga Minyak Dunia Tinggi, Sri Mulyani Pastikan Subsidi Energi Rp502 T Bakal Jebol
Biaya Proyek MRT Jakarta Rute Bundaran HI-Kota Bengkak Jadi Rp26 Triliun