Pemerintah Pastikan APBN Hadir di Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat
Pemerintah mengatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu dioptimalkan untuk membantu seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga Agustus 2021, realisasi belanja APBN tahun anggaran 2021 tumbuh 1,5 persen menjadi Rp 1.560,8 triliun.
Pemerintah mengatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu dioptimalkan untuk membantu seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga Agustus 2021, realisasi belanja APBN tahun anggaran 2021 tumbuh 1,5 persen menjadi Rp 1.560,8 triliun.
"Kinerja APBN yang baik mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memastikan APBN hadir di seluruh aspek kehidupan masyarakat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan persnya, Jakarta, Jumat (24/9).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Siapa yang mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025.
Dia memaparkan realisasi belanja barang K/L tumbuh 60,4 persen atau mencapai Rp 255,2 triliun. Kenaikan didominasi belanja Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit.
Belanja APBN berperan penting dalam pemberian bantuan sosial kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro. Lalu membiayai perawatan untuk 453,28 ribu pasien COVID-19, dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah kepada 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama.
"Belanja barang oleh Pemerintah harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," ujar Menteri Johnny.
Realisasi Belanja
Selain itu, Menteri Johnny mengatakan realisasi belanja modal dalam APBN yang mencapai Rp 102,6 triliun. Ini menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif. Kenaikan didominasi Kementerian PUPR, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, dan Kemenhub. Belanja modal untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
"Realisasi anggaran perlindungan sosial untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya," katanya.
Hingga 31 Agustus 2021, lanjutnya realisasi program Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta keluarga, PKH kepada 9,9 juta keluarga, bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga. Selain itu pada program Kartu Prakerja diberikan kepada 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan BLT Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.
Di bidang kesehatan, realisasi belanja APBN sangat berperan penanganan Covid-19 dan PBI JKN. Antara lain meliputi pengadaan vaksin 94,5 juta dosis, insentif kepada 941,4 ribu tenaga kesehatan di pusat, dan pembayaran 96,5 juta masyarakat tidak mampu semuanya menggunakan APBN.
Sementara itu, realisasi belanja subsidi oleh pemerintah mencapai Rp 64,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari realisasi penyaluran 8.848,1 ribu kilo liter BBM, 4.299,8 juta kg LPG, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,6 Twh volume konsumsi listrik.
Menteri Johnny mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan realisasi belanja hingga akhir tahun ini. Sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal, APBN ditujukan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
"Pada masa pandemi seperti ini, APBN berperan besar dalam menopang ekonomi bangsa Indonesia. Melalui alokasi anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan pandemi, APBN menjadi salah satu bukti nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyatnya," pungkas Menteri Johnny.
(mdk/bim)