Target Pembangunan RAPBN 2025, Puteri Komarudin Dorong Pengentasan Pengangguran
Puteri menyebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di kalangan pemuda.
dpr
Puteri menyebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di kalangan pemuda.
Target Pembangunan RAPBN 2025, Puteri Komarudin Dorong Pengentasan Pengangguran
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 9,89 juta penduduk pada rentang usia 15 hingga 24 tahun (Generasi Z) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan. Bahkan, 5,73 juta diantaranya adalah perempuan muda. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025.
“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah tantangan kita dalam menghadapi fenomena bonus demografi ke depan. Generasi yang semestinya menjadi sumber daya manusia yang produktif, tetapi justru tidak terberdayakan dan belum terserap secara optimal di pasar tenaga kerja. Hal ini juga sering saya temui di daerah pemilihan saya sendiri yang notabene daerah pabrik, tapi banyak pemuda yang tidak terserap,” ungkap Puteri.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Puteri menyebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di kalangan pemuda, seperti kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga.
Hingga, persoalan kurang sinkronnya antara pendidikan dan permintaan industri atau skill mismatch yang membuat waktu tunggu dalam mencari kerja menjadi lebih lama.
“Dimana, akhirnya, mereka beralih ke sektor informal. Ini juga terkonfirmasi dari data BPS yang menyebut pekerja informal dari kalangan Gen Z mencapai 10,89 juta orang,” katanya.
Sebagai informasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menargetkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,5 persen - 5,0 persen. Karenanya, Puteri menekankan pentingnya penurunan pengangguran pada generasi Z.
“Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin untuk memastikan agar anak muda mampu meraih jenjang pendidikan tinggi di tengah polemik tingginya biaya kuliah. Kemudian, aspek pelatihan kerja juga harus dioptimalkan. Apalagi, data BPS mencatat tingkat pengangguran di kalangan lulusan sarjana justru mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,63 persen. Sehingga, kami mendorong pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan ini,” sebut Puteri.
- Target Bauran Energi 25 Persen di 2025 Terancam, Covid-19 Jadi Kendala Besar
- Pimpin Rapat Perdana di Kementerian ATR/BPN, AHY Minta Anak Buah Buat Target 100 Hari Kerja
- Pembangunan Rumah Menteri di IKN Capai 87 Persen, Ditargetkan Rampung Juli
- Pembangunan IKN Sesuai Target, Langkah Penting untuk Indonesia
- Nasib Mahasiswa 'Magang' Ferienjob Diduga Korban TPPO Selama di Jerman: Mereka Dipekerjakan jadi Kuli
- BPBD Evakuasi Pendaki Berusia 57 Tahun yang Alami Hipotermia di Gunung Lemongan
Menutup keterangannya, Puteri menilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan kunci untuk menggerakkan produktivitas sehingga mampu meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,5 persen pada tahun 2025.
“Pertumbuhan ini kami harapkan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama bagi Gen Z,” tutup Puteri.
