Pemerintah Segera Buka Lowongan PPPK Khusus untuk Honorer
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah akan segera membuka rekrutmen atau lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat.
Dia menjelaskan, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.
- Siap-Siap Daftar, Pemerintah Segera Buka Lowongan 40.000 CPNS dan PPPK
- Siap-Siap, Pemerintah Buka Lowongan CPNS dan PPPK Sebanyak 1,2 Juta Formasi Bulan Ini
- Usulan Formasi CPNS 2024 Masih Dibuka Hingga Akhir Januari, Lowongan PPPK Khusus untuk Tenaga Honorer
- Pemerintah Buka Lowongan PPPK Sebanyak 419.146 Formasi, Khusus untuk Guru Honorer
"Secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen PPPK untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024," kata Anas dalam keterangannya, Jumat (16/8).
Mantan Bupati Banyuwangi itu menuturkan, langkah ini diambil untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi.
"Saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen PPPK bila proses verifikasi dan validasi tuntas,” ungkapnya
Menurutnya pengumuman ini dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang saat ini tengah menunggu kepastian status kepegawaiannya.
Rekrutmen CPNS Dijadwalkan Bulan Ini
Dengan adanya rekrutmen PPPK, diharapkan proses penataan tenaga non-ASN dapat berlangsung lebih lancar dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi pemerintahan.
Sebelumnya, Anas pernah mengungkapkan seleksi PPPK tidak dilaksanakan bersamaan dengan rekrutmen CPNS yang dijadwalkan pada Agustus ini.
Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
"Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah. Karena ada daerah sudah kita siapin formasinya, ternyata enggak diambil. Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35 persen Jadi ada banyak variable terkait dengan PPPK," jelas Anas.