Pemerintah tak bisa larang DPR minta anggaran bangun gedung
Padahal, cetak biru atau blue print gedung DPR tersebut masih belum jelas.
Anggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 740 miliar tiba-toba muncul pembahasan RAPBN 2016. Padahal, cetak biru atau blue print gedung DPR tersebut masih belum jelas.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tak bisa melarang lembaga seperti DPR untuk mengajukan anggaran belanja termasuk bangun gedung baru. Bambang mengatakan DPR memiliki hak untuk mengajukan anggaran seperti kementerian dan lembaga lainnya.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Jadi pikirin bahwa itu hak dari DPR jadi soal keputusan mereka, ya ditanyakan pada mereka (DPR)," ujar dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta DPR untuk bersikap bijaksana dalam hal pengajuan anggaran, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas. Selain itu, kondisi perekonomian juga sedang menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah.
"Itu kan masukkan tapi kan kita tidak bisa bilang, kamu (DPR) tidak boleh," kata Bambang.
Dia pun enggan komentar lebih jauh mengenai pembangunan gedung baru DPR tersebut.
"Saya tak mau berkomentar soal itu karena itu adalah hak lembaga tinggi bernama DPR," tutup Bambang.
Baca juga:
Ahok siap bantu perizinan bangun gedung baru DPR
Menkeu: Dana Rp 740 miliar bukan untuk gedung, itu buat DPR
Akal-akalan politikus Senayan biar DPR punya gedung baru
Dana perbaikan gedung DPR diam-diam masuk dalam RAPBN 2016
Ekonomi anjlok, NasDem harap DPR tunda pembangunan gedung DPR