Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan Jadi Rp214,95 Triliun
Kenaikan anggaran kesehatan tersebut terjadi karena adanya rencana tambahan dana sebesar Rp25,87 triliun untuk biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri, serta tambahan dana rumah sakit darurat senilai Rp2,75 triliun.
Pemerintah Jokowi meningkatkan anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.
"APBN akan terus dipergunakan untuk menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi dan PPKM Darurat, dengan mempercepat penyaluran dan memperluas intervensi kesehatan, perlindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin (19/7).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa menurut Kepala LKPP, UMKK sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional? Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kenaikan anggaran kesehatan tersebut terjadi karena adanya rencana tambahan dana sebesar Rp25,87 triliun untuk biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri, serta tambahan dana rumah sakit darurat senilai Rp2,75 triliun.
Kemudian untuk vaksin, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp57,84 triliun, sementara anggaran insentif nakes akan ditambah senilai Rp1,08 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menambahkan anggaran penyediaan obat Covid–19 untuk pasien isolasi mandiri sebesar Rp400 miliar, pengadaan oksigen darurat Rp370 miliar, dan penebalan PPKM Mikro oleh TNI untuk menjaga dan memberikan edukasi sebesar Rp790 miliar.
Insentif Perpajakan
Untuk insentif perpajakan dalam rangka impor alat kesehatan maupun obat-obatan, pemerintah turut memberikan insentif mencapai Rp20,85 triliun, sedangkan penanganan kesehatan lainnya untuk penguatan 3T (tracing, treatment, testing), gugus tugas, dan penelitian dialokasikan Rp45,93 triliun.
Menurut Febrio, peningkatan anggaran kesehatan tersebut menyebabkan kebutuhan dana PEN juga akan naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021.
"Penambahan anggaran ini akan didanai dari refocusing dan reprioritisasi anggaran," ujar dia.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan upaya agar pandemi dapat tertangani dengan baik, untuk itu vaksinasi terus dipercepat, pelaksanaan PPKM Darurat harus efektif, 3T, dan 5M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) terus dilakukan bersama-sama.