Pemerintah Tarik Utang Rp483 Triliun Hingga Akhir November 2024
Jumlah ini setara dengan 74,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun.
Pemerintah mencatat telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp483,6 triliun hingga 30 November 2024. Jumlah ini setara dengan 74,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono menjelaskan porsi pembiayaan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp437,2 triliun dan pinjaman Rp46,4 triliun. Sedangkan pembiayaan non-utang terealisasi minus Rp54,8 triliun.
- Pemerintah Raup Penerimaan Pajak Rp1.688,93 Triliun Hingga November 2024
- Pendapatan Negara Terkumpul Rp2.247 Triliun, Belanja Tembus Rp2.556 Triliun per Oktober 2024
- Pemerintah Tambah Utang Rp214 Triliun per Juni 2024
- Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau 82 persen dari target APBN sebesar Rp522,8 triliun.
“Kinerja pembiayaan ini terjaga dalam level terkendali dengan pengelolaan yang prudent, kredibel, serta tetap menjaga dalam batas aman,” ujar Thomas.
Secara umum, berbagai langkah pengendalian pembiayaan telah diimplementasikan untuk mendukung tujuan kesinambungan APBN.
Kemenkeu optimistis realisasi pembiayaan hingga November ini menunjukkan Pemerintah terus berhati-hati dalam mengelola pembiayaan.
Kemenkeu memastikan akan tetap mempertimbangkan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan dalam mengelola pembiayaan.
Janji Pemerintah Jaga Kinerja Perekonomian
Di samping itu, pemerintah juga akan memastikan cost of fund tetap efisien dengan risiko terkendali dalam upaya menjaga target pembiayaan tetap pada jalurnya.
Komitmen itu dipertegas oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.
Dia menyebut pemerintah akan terus menjaga kinerja perekonomian, terutama dalam konteks fiskal, untuk menjaga stabilitas pasar surat utang.
Secara mikro, pemerintah akan terus melakukan diversifikasi instrumen, perluasan basis investor, serta pendalaman pasar. Dengan begitu, dukungan dan daya serap pasar domestik juga makin kuat yang akan mendukung stabilitas dan kinerja pasar SBN domestik.
“Kemudian, strategi pembiayaan kami akan terus fleksibel dan oportunistik, baik dari sisi penerbitan, waktu, komposisi kurs, dan instrumen. Itu akan memberikan operating environment yang baik bagi pasar SBN kita, yang mendukung pasar SBN yang tetap kondusif dan stabil,” ujar dia pula.