Pemerintah Tingkatkan Investasi Ekspor Perbaiki Defisit Perdagangan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil sejumlah menteri kabinet kerja, guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia. Beberapa pokok pembahasan dalam rapat tersebut yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil sejumlah menteri kabinet kerja, guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia. Beberapa pokok pembahasan dalam rapat tersebut yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.
Beberapa menteri yang hadir di antaranya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Selain itu hadir juga beberapa kementerian atau lembaga terkait lainnya seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Ketua Dewan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara.
Wapres JK menyamapaikan, salah satu solusi memperkuat perekonomian Indonesia hanya bisa diselesaikan apabila investasi ekspor dapat ditingkatkan. Sebab, selama ini neraca perdagangan Indonesia kerap mengalami defisit. Oleh karenanya, untuk meningkatkan investasi pemerintah akan mendorong kemudahan perizinan untuk ekspor.
"Karena kita sudah defisit, apabila berlarut-larut ini membahayakan untuk ekonomi jangka panjang oleh karena itu investasi untuk ekspor ini harus menjadi program yang keras dari kita," kata Wapres JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Wapres JK mengatakan, sebagai langkah kongkrit pemerintah juga terus mendorong dengan memberikan berbagai kebijakan salah satunya pemberian insentif. Seperti yang dilakukan Kementerian Keuangan, kata Wapres JK telah memberikan insentif tax holiday dan juga pajak selama 15-20 tahun.
"Kedua bunga kita minta agar lebih turun lagi, juga pelabuhan diperbaiki, sistem logistik diperbaiki kemudian banyak yang harus kita rumuskan nanti untuk menjadikannya dorongan untuk meningkatkan investasi untuk ekspor khususnya manufaktur," katanya.
Wapres jK menilai, selama ini sektor manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Dengan begitu, sektor manufaktur akan difokuskan untuk lebih digalakan kembali oleh pemerintah
Sementara itu, di tempat yang sama Menko Luhut menambahkan, dalam rapat tersebut Wapres JK menekankan kemudahan investasi untuk lebih ditingkatkan lagi. Sebab, selama ini dirinya menganggap masih banyak aturan yang tumpang tindih dalam perizinan investasi di Indonesia.
"(Rapat bahas apa?) Investasi aja. Gimana Wapres JK tuh mau investasi tuh mudah lagi," ujarnya.
Di samping itu, beberapa perizinan di daerah-daerah juga masih ditemui beberapa masalah. Diantaranya adalah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga, dalam hal ini pemerintah menginginkan kemudahan investasi di daerah dapat ditingkatkan lagi.
"Iya daerah tuh izin RTRW jadi masalah. Sekarang mau minta dituntaskan," kata Menko Luhut.
Baca juga:
Impor Minyak Mentah dan BBM Jadi Penyebab Utama Defisit Neraca Perdagangan
Ini Penyebab Defisit Neraca Perdagangan Versi Faisal Basri
Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Perbaiki Neraca Perdagangan di 2019
Defisit Neraca Perdagangan 2018 Terburuk, Menko Darmin Sebut Imbas Ekonomi Tumbuh
Menko Darmin Soal Defisit Neraca Perdagangan: Impor Migas Susah Ditekan