Pemerintah tugaskan PT Pos himpun dana masyarakat
Potensi tabungan masyarakat desa dalam lima tahun mendatang mencapai lebih dari Rp 5 triliun.
Pemerintah menugaskan PT Pos untuk menyelenggarakan tabungan. Ini dalam rangka mendorong masyarakat untuk menabung yang dananya bisa dipakai untuk membiayai pembangunan.
Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi kesebelas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
"Lebih dari 50 persen masyarakat pedesaan masih belum memiliki akses terhadap pelayanan keuangan formal (financial inclusion). PT Pos memiliki jaringan yang luas sampai ke pelosok desa dan daerah pinggiran sehingga dapat didorong untuk membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk menabung."
Diperkirakan, potensi tabungan masyarakat desa dalam lima tahun mendatang mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui obligasi pemerintah.
PT Pos dimungkinan untuk mendapat peran sebagai penghimpun dan penyimpan dana masyarakat. Itu didasarkan pada sejumlah peraturan. Antara lain, pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
Kemudian, Pasal 16 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Untuk itu, pemerintah merevisi penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Khususnya ketentuan yang dapat memberikan dasar hukum bagi PT Pos untuk memberikan kompensasi atau imbal jasa, baik dalam bentuk bunga maupun imbal jasa lainnya, terhadap tabungan masyarakat.
Baca juga:
Menteri Saleh sebut kebijakan Jokowi buat industri tumbuh tinggi
Selain dwelling time, paket kebijakan XI akan mudahkan UKM & PT Pos
Isi paket kebijakan XI, dwelling time ditarget turun jadi 3,7 hari
Paket kebijakan XI, pemerintah Jokowi buat harga obat lebih murah
Pemerintah buat properti RI bersaing dengan negara tetangga