Pemerintah yakin sanggup bangun 62 bandara hingga 2019
Mayoritas akan dibangun di Indonesia Timur untuk memperlancar arus penumpang dan barang.
Kementerian Perhubungan mencanangkan pembangunan 62 bandar udara untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara yang terus melonjak. Diharapkan lima tahun mendatang negara ini memiliki 299 lapangan terbang untuk komersial, terutama di wilayah Indonesia timur.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Jumat (5/4), seperti dikutip dari laman situs setkab.go.id. Saat ini, Indonesia baru memiliki 237 bandara. Sebanyak 26 unit dikelola bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, ratusan sisanya ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan pemerintah pusat mengalihkan penerbangan luar negeri Jabar ke Bandara Kertajati? Direncanakan pengalihan ini mulai berlaku di bulan Oktober mendatang sesuai pernyataan presiden Joko Widodo, Selasa (11/7).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
"Bandara-bandara ini (yang dikelola UPT) tentunya tidak sebesar bandara di kota-kota besar, tetapi bandara-bandara ini sangat esensial untuk aksesibilitas," kata Bambang.
Fokus pembangunan bandara baru diarahkan ke wilayah timur seperti Papua, dengan asumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Bambang mengingatkan di wilayah timur, akibat kendala geografis, jalan aspal ataupun pelabuhan laut tak cukup membantu. "Wilayah Timur dengan kondisi alam yang menantang mau tidak mau bandara adalah salah satu cara bagaimana mentransportasikan barang dan penumpang," ujarnya.
Bambang menegaskan, bandara yang akan dikembangkan pemerintah rata-rata jenis airstripes. Targetnya, bandara kecil itu mampu menampung pesawat berbadan menengah.
"Dapat didarati oleh pesawat dengan jenis-jenis sederhana pula. Tapi itu sangat esensial mengalirkan barang dan penumpang, terutama di daerah Timur," ungkapnya.
Dalam rencana kerja Kementerian Perhubungan, hingga 2019, di Jawa dan Sumatera setiap radius 100 km terdapat sebuah bandara. Semakin ke timur, populasi bandara dibikin semakin padat. Contohnya di Kalimantan dan Sulawesi lima tahun lagi diharapkan terdapat 1 unit bandara di radius 60 km. Lalu Maluku, Nusa Tenggara dan Papua di setiap 30 km.
Baca juga:
Angkasa Pura II ajukan kenaikan tarif airport tax 3 bandara
Pemprov Jabar kebut pembangunan Bandara Kertajati
Jepang dominasi investor asing peminat kelola 10 bandara lokal
Serius bangun bandara, pemerintah butuh minimal Rp 150 triliun
Bandar Udara Penang diterjang banjir