Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Jadi Fokus Pemerintah di 2022
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) di 2022 yakni tetap fokus terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sehingga diharapkan pada periode itu bisa menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) di 2022 yakni tetap fokus terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sehingga diharapkan pada periode itu bisa menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi nasional.
Dia menggambarkan, postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 pendapatan negara akan mencapai 10,18 persen hingga 10,44 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sementara belanja negara akan berada dikisaran 14,69 persen sampai 15,29 persen dari PDB.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang menjabat Menteri PPN sekarang? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
"Sehingga dalam hal ini defisit masih ada di kisaran 4,5 hingga 4,85 persen dari GDP kita," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, secara virtual, Kamis (29/4).
Pada 2022 belanja pemerintah pusat diperkirakan bakal berada dikisaran 10,36 sampai 10,63 persen terhadap PDB. Kemudian untuk transfer ke daerah bisa berada di 4,33 hingga 4,66 persen dari PDB.
"Di sisi belanja negara maka reform adalah melakukan standing banner terutama untuk membelanjai berbagai program prioritas dengan orientasi kepada resilt atau hasil," jelasnya.
Selanjutnya untuk penerimaan pajak ditargetkan 8,37 hingga 8,47 atau dalam hal ini meningkat dari tahun ini yang diperkirakan sekitar 8,18 persen. Lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan mengalami kenaikan 1,83 persen dari yang tahun ini diperkirakan 1,69 persen.
"Dengan postur ini kita akan terus mendetailkan dari sisi pendapatan negara. Reform di bidang perpajakan maupun PNBP yaitu menggali dan meningkatkan basis pajak kita, memperkuat sistem perpajakan dengan membangun korteks dan juga terus melakukan sinergi antara pendapatan pajak dan bukan pajak," jelasnya.
Kemudian untuk PNBP pemerintah akan terus optimalkan aset negara untuk bisa menghasilkan diciden maupun pendapatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
Baca juga:
Ketua Banggar DPR Minta Desain Asumsi Makro 2022 Terukur dan Efektif
Kemenkeu Catat Realisasi Belanja Negara Capai Rp523 T di Kuartal I-2021
Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 2021 Naik 5 Kali Lipat Jadi Rp550 Triliun
Dibanding Pipa Gas Cirebon-Semarang, APBN Didorong untuk Proyek Lain
Penyaluran Subsidi Pemerintah Capai Rp21,4 Triliun di Kuartal I-2021
Data Kemenkeu: Defisit APBN Tembus Rp144 Triliun Hingga Kuartal I-2021