Pengalihan dana bergulir ke LPDB KUMKM sudah mencapai Rp 894 miliar
Sebenarnya, total plafon dana bergulir program Kementerian Koperasi periode 2000-2007 sebesar Rp 3,2 triliun. Namun setelah dilakukan apraisal pada tahun 2009, didapatkan potensi dana yang dapat dikembalikan jumlahnya sebesar Rp 1,2 triliun.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Braman Setyo menyebut, dari dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun yang sudah digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM melalui beberapa program pada periode tahun 2000-2007, sekitar Rp 894 miliar sudah dialihkan koperasi ke rekening LPDB KUMKM.
Sebenarnya, total plafon dana bergulir program Kementerian Koperasi periode 2000-2007 sebesar Rp 3,2 triliun. Namun setelah dilakukan apraisal pada tahun 2009, didapatkan potensi dana yang dapat dikembalikan jumlahnya sebesar Rp 1,2 triliun.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa saja yang terlibat dalam UMKM? Usaha ini dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau kelompok kecil yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara mandiri.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Kenapa Kementan menggandeng UGM? Pada saat ini dengan banyaknya permohonan sertifikasi alsintan prapanen maupun pascapanen dan sangat terbatasnya laboratorium pengujian alsintan di Indonesia, kami sangat mengapresiasi Fakultas Tekonologi Pertanian – UGM yang telah mempunyai laboratorium pengujian alsintan dan telah terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) bersedia bekerjasama.
"Dana bergulir ini sifatnya revolving dari APBN, makanya harus dikembalikan ke rekening LPDB KUMKM, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan219/2009 dan Kepmenkop UKM yang mengamanatkan pengalihan dana bergulir dari program kementerian ke LPDB KUMKM", kata Braman pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2017, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip dari keterangannya, Kamis (9/11).
Braman menambahkan, dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun itu berada di sekitar 419 koperasi di seluruh Indonesia. Untuk saat ini, pihaknya sudah melakukan program pengalihan rekening dana bergulir ini di enam provinsi. Di antaranya, Jambi, Yogyakarta, Jatim, Bali, Jabar, dan Lampung.
"Khusus di NTB saat ini, dari dana bergulir sebesar Rp 58,5 miliar periode 2000-2007 yang sudah dialihkan ke rekening LPDB KUMKM sebesar Rp 10,1 miliar. Target di acara hari ini sebesar Rp 4,3 miliar. Jadi, di NTB masih kurang Rp 5,7 miliar", papar Braman.
Braman pun menegaskan, pihaknya akan memberikan reward atau hadiah kepada koperasi yang sudah mengembalikan dana bergulir tersebut. "Yang sudah bisa mengembalikan, maka kami akan memberikan perhatian, bila minta dana bergulir lagi tentu kami akan berikan," ujar Braman. Sebab, bunga LPDB bisa dibilang yang paling murah dibanding lembaga keuangan lainnya, yaitu, 4,5 persen pertahun untuk sektor riil dan 6 persen pertahun untuk koperasi.
Sehubungan dengan aturan tersebut, BPK RI dalam setiap pemeriksaannya selalu memantau perkembangan proses pengalihan tersebut dan meminta penjelasan pelaksanaan jumlah dan realisasinya. "Karenanya, saya berharap, Rakor Pelaksanaan Pengalihan dana bergulir ini dapat menjadi wadah untuk melakukan validasi dana bergulir antara LPDB KUMKM, Deputi pelaksana program, dinas yang membidangi koperasi dan UKM dan perbankan pelaksana program yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama", jelas Braman lagi.
Kadiskop dan UKM Provinsi NTB, H Lalu Saswadi memaparkan, jumlah koperasi di NTB sebanyak 4.187 koperasi. Jumlah koperasi yang aktif sebanyak 2.472 atau 59 persen. Dari yang aktif, yang sudah RAT sekitar 65 persen. Sementara jumlah pelaku UMKM 648.343.
"Koperasi dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.420.711 tenaga kerja, ditambah yang bekerja di gerakan koperasi. Dengan jumlah tenaga kerja terserap tersebut, berarti peran serta KUMKM dalam menyerap tenaga kerja sebesar 30 persen dari jumlah penduduk NTB," papar Lalu.
Baca juga:
Pemerintah dorong UMKM jualan produk lewat marketplace
Kominfo catat baru 9 persen UMKM manfaatkan teknologi digital
Akurindo diharapkan bisa galang pergerakan ekonomi rakyat
Sri Mulyani minta UMKM manfaatkan teknologi agar tidak tertinggal
Baru terealisasi Rp 12 miliar, LPDB jemput bola di Sulawesi Barat