Pengamat Sebut Makan Bergizi Gratis Lebih Banyak Manfaat Dibanding Pembangunan IKN
IKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.
IKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.
- Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Beri Dampak Positif bagi Industri Makanan dan Minuman, Begini Penjelasannya
- Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Peluang Keran Impor Pangan Terbuka Lebar, Begini Penjelasannya
- Makan Bergizi Gratis Butuh Biaya Besar, Diyakini Bakal Korbankan Anggaran Program Lain
- Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun, Airlangga: Semua Sudah Dihitung
Pengamat Sebut Makan Bergizi Gratis Lebih Banyak Manfaat Dibanding Pembangunan IKN
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto mengungkapkan pandangannya terkait pilihan antara mendukung program Makan Bergizi Gratis atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menyebut preferensinya terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari ide kampanye yang diusung oleh Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
"Kalau saya harus memilih salah satu, saya akan memilih program makan bergizi gratis. Ini bukan hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga tentang potensi sebagai stimulan ekonomi domestik yang signifikan," ujar Eko dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (4/7).
Menurut Eko, desain lembaga yang baik dalam pelaksanaan kebijakan makanan bergizi dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian dalam negeri, meskipun alokasi anggaran yang tersedia terbatas hanya sebesar Rp71 triliun.
"Kami berupaya memastikan keterlibatan pelaku UMKM dalam pelaksanaannya dengan memulai dari proses screening yang teliti," jelas Eko.
Dalam hasil kajiannya, INDEF menemukan bahwa IKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas, terutama di sekitar daerah Kalimantan dan sebagian Jawa. Penting untuk menghindari kesalahan pembangunan yang hanya mengejar target tanpa memperhatikan desain lembaga yang baik.
"Ini kalau bicara soal ini memang perlu tadi supaya tidak mengulangi kesalahan pembangunan yang sifat hanya kejar target, desain lembaganya harus bagus pastikan nanti yg melakukan eksekusi kebijakan ini adalah pelaku ekonomi lokal, makan siang bergizi susunya impor," tegas Eko.
Menurutnya perlu memastikan eksekusi kebijakan melibatkan pelaku ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Eko juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
Dengan mendorong program makan bergizi gratis tanpa mengorbankan keseimbangan transaksi berjalan atau melemahkan rupiah.
Ke depannya, kebijakan yang moderat dan berkelanjutan perlu diprioritaskan, dengan fokus yang signifikan pada peningkatan program makan bergizi bergizi, terutama untuk masyarakat kelas bawah yang sangat dinantikan manfaatnya.
"Kalau produknya impor ya bakalan jebol, transaksi berjalan juga bisa jebol ya. Mendorong makan siang tapi jangan sampai melemahkan rupiah, jangan sampe begitu. Patokan ke depan kalau suruh milih ya moderat saja ala kadarnya kalau makan bergizi ya sangat ditunggu, ya terutama kelas bawah," tambah Eko.
Senada, Direktur Program INDEF, Eisha M. Rachbini, menekankan pentingnya memprioritaskan program-program yang tepat guna dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2045. Ia menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi dilema krusial terkait alokasi anggaran.
"Kita harus mengidentifikasi program-program mana yang benar-benar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan efisien. Pertama-tama, kita harus mempertimbangkan aspek fiskal dari setiap program dan ketersediaan sumber daya untuk mendukungnya," kata Eisha.
Menurut Eisha, fokus jangka panjang haruslah pada program-program yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Selain pertumbuhan ekonomi harus liat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kita mengurangi kesenjangan menyerap tenaga kerja lebih besar untuk menjalankan program yg memang harus diprioritaskan," jelas Eisha.
Selain itu, aspek pembentukan modal juga menjadi pertimbangan krusial. Di mana hal itu harus mempertimbangkan program-program yang mendorong investasi yang lebih tinggi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik
"Secara teori kita melihat adanya pembentukan modal mana yang mendorong investasi lebih tinggi kemudian, SDM mana yang mendorong kualitas lebih baik lagi, faktor yang dilihat ke depan tapi kita antara tadi mana yang fleksibel mana yang dijalankan terutama sumber daya," tandas Eisha.